Bawaslu Jateng Sebut Pemkab Demak Tentukan Anggaran Pengawasan Pilkada Secara Sepihak

Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2020 sebesar Rp 34,6 miliar

Bawaslu Jateng Sebut Pemkab Demak Tentukan Anggaran Pengawasan Pilkada Secara Sepihak
GOOGLE
Ilustrasi 

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2020 sebesar Rp 34,6 miliar.

Dari total nominal itu, kucuran dana sebesar Rp 29,6 miliar untuk KPU, sedangkan Bawaslu Rp 5 miliar.

Namun, jumlah anggaran untuk pengawasan pilkada itu dinilai tidak pantas dan jauh dari usulan Bawaslu Demak.

Usulan yang diajukan yakni Rp 12,7 miliar.

Sehingga, saat penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Demak, pihak Bawaslu tidak hadir.

Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Jawa Tengah, Gugus Risdaryanto, menuturkan dari 21 kabupaten/kota di Jateng yang akan menyelenggarakan pilkada, hanya satu kabupaten yang anggaran pengawasan pilkadanya masih belum beres, yakni Demak.

"Belum ada ruang dialog atau komunikasi pembahasan antara Pemkab Demak dengan Bawaslu Demak.

Bawaslu sebenarnya sudah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi untuk pembahasan anggaran pilkada 2020," kata Gugus, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/10/2019).

Menurutnya, sesuai Permendagri 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD menyatakan bahwa sebelum NPHD disahkan maka harus dibahas bersama terlebih dahulu.

Namun, lanjutnya, hingga 2 Oktober 2019, ruang diskusi itu belum bisa terlaksana. Sementara, Pemkab Demak menetapkan secara sepihak anggaran pengawasan pilkada 2020 sebesar Rp 5 miliar.

Halaman
12
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved