Breaking News:

Berita Lengkap : Buruh Tolak Penjelasan BPJS

Massa demo buruh di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah membubarkan diri usai mereka diterima dewan dan pemerintah provinsi, Rabu (2/10).

TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
Para pimpinan DPRD Kota Semarang menemui para buruh yang berunjuk rasa di depan Kantor Balai Kota Semarang, Rabu (2/10/2019). 

SEMARANG, TRIBUNJATENG.COM - Massa demo buruh di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah membubarkan diri usai mereka diterima dewan dan pemerintah provinsi, Rabu (2/10).

Sejumlah perwakilan peserta aksi diizinkan masuk ke dalam Gedung DPRD dan melakukan audiensi dengan sejumlah pimpinan dan anggota Komisi E DPRD, sekretaris daerah, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng.

Mereka menuntut tiga hal yakni menolak revisi Undang-undang Ketenagakerjaan, revisi PP Nomor 78 tentang Pengupahan, dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dalam audiensi itu, Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Aulia Hakim, menyatakan buruh Jateng sepakat menolak revisi UU Ketenagakerjaan no 13/2003 yang merugikan buruh.

"Kemudian, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan menolak upah murah. Karena itu, kami meminta revisi PP No 78/2015 tentang pengupahan sebagaimana janji Bapak Presiden saat Mayday yang lalu," tegas Aulia.

Penolakan revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan itu karena merugikan hak buruh. Pemerintah menilai beleid itu kaku dan tidak ramah investasi sehingga akan diubah fleksibel.

Buruh menilai alih-alih mengembangkan investasi, namun revisi itu justru akan menekan kesejahteraan buruh.

"Kami sangat setuju investasi. Namun revisi ini mengarah ke menurunkan nilai upah minimum, mengurangi pesangon, dan membebaskan penggunaan outsourcing di semua lini. Kami tolak itu," terangnya.

Kemudian terkait PP Pengupahan, dia meminta agar penetapan upah berdasarkan perundingan pekerja, pengusaha dan pemerintah menggunakan formula kebutuhan hidup layak (KHL).

"Revisi PP Nomor 78 tentang pengupahan. Saat ini kan upah minimum berdasarkan PP 78 berdasarkan formula inflasi dan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Buruh meminta itu direvisi. Dasarnya kan KHL, UMK bukan ditetapkan pemerintah tapi ditetapkan oleh survei dari kebutuhan hidup layak," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved