Fokus : Tak Bisa Senangkan Semua Orang

Desakan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir.

Fokus : Tak Bisa Senangkan Semua Orang
tribunjateng/cetak/grafis bram kusuma
GALIH Pujo Asmoro wartawan Tribun Jateng

TRIBUNJATENG.COM -- Desakan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir. Terbaru datang dari sejumlah tokoh nasional di antaranya Romo Magnis Suseno, Emil Salim hingga mantan Ketua KPK Taufiqurachman Ruki. Semuanya menyatakan dukungan pada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpu.

Ruki merupakan Ketua KPK periode I yang memimpin lembaga antirasuah itu pada 29 Desember 2003 hingga 16 Desember 2007. Ruki pernah kembali memimpin KPK sebagai pelaksana tugas pada 20 Februari 2015 hingga 20 Desember 2015. Menurut Ruki, pemberantasan korupsi perlu adanya komitmen yang kuat. Oleh karena itu, ia menyarankan presiden untuk menerbitkan Perppu KPK.

Wacana mengenai terbitnya Perppu KPK sebelumnya sempat mencuat setelah Presiden Jokowi bertemu sejumlah tokoh beberapa waktu lalu. Presiden yang semula bersikukuh tak akan menerbitkan Perppu melunak dengan pertimbangan masukan dari mahasiswa dan tokoh bangsa. "Akan kita kalkulasi, kita hitung, kita pertimbangkan terutama dari sisi politiknya," kata Jokowi setelah bertemu tokoh di Istana Kepresidenan 26 September silam.

Namun sinyal penerbitan Perppu KPK kembali meredup. Ketua Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan sudah ada kesepakatan antara partai politik pengusung dan Jokowi menolak keluarnya Perppu KPK. Alasannya, saat ini UU KPK tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

UU KPK memang tengah digugat sejumlah pihak. Paling anyar adalah 25 advokat yang sedang menempuh kuliah di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta Timur. Sebelum itu, sejummlah mahasiswa dari berbagai kampus juga melakukan hal yang sama. Selain Perppu dan gugatan di MK, dampak gelombang demonstarsi terkait UU KPK juga bisa diselesaikan dengan legislative review. Namun dari tiga opsi tersebut, sepertinya penerbitan Perppu mendapat dukungan paling banyak.

Namun terbitnya Perppu juga tidak serta merta menyelesaikan persoalan, utamanya mengenai kewibawaan pemerintahan Jokowi. Wapres Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan, faktor kewibawaan pemerintah jadi satu di antara pertimbangan kenapa dirinya menolak Perppu, selain tentunya masih ada alternatif lain.

"Karena baru saja Presiden teken berlaku, langsung Presiden sendiri tarik. Kan tidak bagus. Di mana kita mau tempatkan kewibawaan pemerintah kalau baru teken berlaku kemudian kita tarik. Logikanya di mana?" demikian kata Wapres JK.

Jika apa yang dikatakan Surya Paloh benar, partai pengusung dan Presiden Jokowi sepakat tak terbitkan Perppu karena masih ada gugatan di MK, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah jika gugatan ditolak apakah Perppu akan diterbitkan? Atau melalui legislative review yang tentunya makan waktu lebih lama dibanding Perppu?

Perppu KPK saat ini seperti buah simalakama. Andai diterbitkan bisa jadi dapat tentangan partai pengusung. Namun sebaliknya, jika tidak diterbitkan juga berpotensi menimbulkan gelombang aksi demonstrasi. Sebagai Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, saya yakin Jokowi akan memutuskan hal terbaik. Dan yang perlu disadari semua pihak, apapun keputusan Jokowi tidak akan bisa menyenangkan tiap individu di negara ini. Pasti akan ada pro dan kontra terkait keputusan itu. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved