Anggaran Dana Bawaslu untuk Pilkada 2020 Kabupaten Pekalongan Dirasionalisasi

Meskipun usulan anggaran Pilkada 2020 di Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dirasionalisasi hingga separo lebih

Anggaran Dana Bawaslu untuk Pilkada 2020 Kabupaten Pekalongan Dirasionalisasi
Tribun Jateng/Indra Dwi Purnomo
Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Nur Anis Kurlia. 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Meskipun usulan anggaran Pilkada 2020 di Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dirasionalisasi hingga separuh lebih, Bawaslu Kabupaten Pekalongan bertekad akan melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal.

Seperti diketahui, Bawaslu Kabupaten Pekalongan mengusulkan anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 ke Pemkab Pekalongan sebesar Rp 18 miliar.

Namun dengan kondisi keuangan yang ada, pemda akhirnya menyepakati besaran anggaran Pilkada di Bawaslu sebesar Rp 7,216 miliar.

"Memang merosot drastis lebih dari separo, total usulan anggaran yang diajukan Bawaslu."

"Pada tanggal 30 September sudah penandatanganan NPHD. Anggaran di Bawaslu sekitar Rp 7,2 miliar. Anggaran tersedia di pemda segitu, maka kita terima. Meski anggaran terbatas, ngawasi bukan ‘sak penake’, pengawasan tetap akan dilakukan dengan baik," kata Nur Anis Kurlia, Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Pekalongan, kepada Tribunjateng.com saat ditemui di kantornya, Sabtu, (5/10/2019).

Anis mengungkapkan, pada akhir tahun 2019 ini mulai Oktober hingga Desember, bawaslu ada 17 kegiatan.

Di antaranya, launching desa pengawasan, kampung anti money politik, gelar budaya, dan sebagainya.

Kemudian, direncanakan pada bulan November 2019 ada proses perekrutan Panwascam. Pembentukan Panwascam dilakukan secara serentak di Jateng.

Panwascam ini, akan dilantik bulan Desember, dan mulai bekerja di bulan Januari 2020.

"Kami berharap bantuan rekan-rekan media agar perekrutan ini bisa diketahui banyak orang.

Pada Pemilu 2019, kita buka dua kali pendaftaran, karena minim pendaftar, yakni di Kecamatan Kajen, Paninggaran, Kandangserang, Petungkriyono, dan Kecamatan Lebakbarang."

"Kami berharap pendaftar nanti bisa banyak," ungkapnya.

Menurutnya dari total anggaran itu 65 persen untuk honorarium pengawas di tingkat kecamatan, desa, dan pengawas di TPS.

"35 persen sisanya untuk pengawasan, pengadaan logistik, dan sebagainya, termasuk rekrutmen pengawas dan bintek, sosialisasi pengawasan partisipasi dan lainnya," tambahnya. (Dro)

Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved