Teliti Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Antarkan Sukimin Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

Penelitian tentang tata kelola serta pemberdayaan desa mengantarkan Dr. Sukimin, dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) meraih gelar Doktor

Teliti Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Antarkan Sukimin Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum
TRIBUN JATENG/AKBAR HARI MUKTI
Dr. Sukimin (kiri) berfoto bersama usai sidang terbuka gelar Doktor Ilmu Hukum di Kampus FH Unissula, Semarang, Selasa (8/10/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penelitian tentang tata kelola serta pemberdayaan desa mengantarkan Dr. Sukimin, dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) meraih gelar Doktor Ilmu Hukum.

Ujian terbuka Dr. Sukimin berlangsung di kampus FH Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Selasa (8/10/2019) siang.

Di ujian terbukanya, Dr. Sukimin menjabarkan tentang disertasinya yang berjudul 'Rekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Otonomi dan Pemberdayaan Desa Berbasis Nilai Keadilan'.

Ia pun berhasil mempertahankan penelitiannya dari tim penguji yang diketuai Prof Dr. H. Gunarto.

Dalam penelitiannya, hingga saat ini kebijakan tata kelola desa di Indonesia masih belum berkeadilan.

Terlebih, menurut Sukimin, UU nomor 6 tahun 2004 sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa, masih terdapat kelemahan berkaitan dengan tata kelola desa.

Tekan Bisnis Rentenir di Pasar Tradisional Sragen, BPR BKK Jateng Tawarkan Bunga di Bawah 1 Persen

22 Usaha Gadai Swasta Ilegal Ditutup Satgas Waspada Investasi, 13 Diantaranya Berdomisili di Jateng

Satgas Waspada Investasi Tindak 133 Fintech P2P Lending, 22 Gadai dan 27 Entitas Investasi Ilegal

Waspada, Modus Berpura-pura Beli Kain Rp 4 Ribu, Pencuri Ini Gasak HP Rp 4 Juta

"Kelemahan pada pasal 24 dan 75 ayat 1 dan 3 UU Desa, yang memberi kewenangan kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa," jelasnya.

Dalam penerapannya, terang Sukimin, dari beberapa desa di Jateng yang menjadi sampel penelitiannya, pemberdayaan desa belum berkeadilan.

Temuan itu misalnya dalam tata kelola otonomi desa.

Ia menilai pemerintah desa harusnya bisa menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan juga partisipasi.

Halaman
12
Penulis: akbar hari mukti
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved