Ganjar Soal Wacana Provinsi Solo Raya : Jangan Sampai Ada Kepentingan Pribadi Ingin Jadi Gubernur

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan terkejut dengan isu pemekaran Solo Raya menjadi provinsi sendiri

Ganjar Soal Wacana Provinsi Solo Raya : Jangan Sampai Ada Kepentingan Pribadi Ingin Jadi Gubernur
Tribun Jateng/ Yayan Isro' Roziki
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan terkejut dengan isu pemekaran Solo Raya menjadi provinsi sendiri.

Isu itu digulirkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono.

Ia menilai kabupaten/kota yang ada di eks-Karesidenan Surakarta bisa menjadi provinsi sendiri.

Yakni meliputi Kota Solo, Klaten, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, dan Sukoharjo.

"Saya agak terkejut dengan isu pemekaran ini.

Karena tidak ada cerita apa- apa, tiba- tiba mengemuka," kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/10/2019).

Ia menilai tidak ada urgensi yang relevan dengan pembentukan provinsi baru itu.

Permasalahan apa yang dialami satu daerah sehingga menginginkan ada pemekaran.

"Targetnya apa? urgensinya apa? Apakah ada problem yang tidak terpecahkan di pemerintahan?

Mesti diperhitungkan dan dikaji betul agar pemekaran mendorong kesejahteraan lebih baik," ucapnya.

Lantas, ia membandingkan isu pemekaran Solo Raya dan Brebes Selatan.

Dimana, saat dia berbicara dengan masyarakat Brebes Selatan, ada sejumlah permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan yang dilontarkan yakni jarak yang jauh antara daerah di Brebes Selatan dan pusat pemerintahan yang berada di bagian utara.

Hal itu mengingat wilayah Brebes yang luas.

Kemudian, mengeluhkan sarana pendidikan dan kesehatan.

Jika permasalahan jarak, Ganjar mengatakan pemerintah bisa mendekatkan pelayanan masyarakat, semisal mengurus surat kependudukan dan sebagainya.

Belum lagi, saat ini sudah ada pelayanan administrasi sistem daring (online).

"Saya tanya, sebutkan tiga alasan kenapa harus mekar.

Mereka rata- rata karena jarak.

Untuk sarana sekolah dan kesehatan kami bikinkan yang baik.

Ada permasalahan apa di daerah? Ayo pecahkan, cari solusinya," tandasnya.

Orang nomor satu di Jateng itu mengungkapkan jika problem-problem di setiap daerah tersebut tidak dapat dipecahkan oleh unit-unit pemerintah baik tingkat provinsi hingga kelurahan masih bisa dilakukan inovasi-inovasi lainnya.

"Inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah yang sekarang bikin agar ada solusi.

Ayo dibuat dan pikirkan bareng-bareng.

Jadi jangan sampai memberikan rekomendasi namun kurang obyektif.

Harus didasari argumen yang kuat," terangnya.

Jika yang dipersoalkan adalah perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat di Solo Raya, kata dia, bukan ide pemekaran yang digulirkan namun peningkatan kinerja pemimpin daerah, terlebih bupati.

Ganjar pun menyindir dan meminta pemerintah daerah di Solo Raya yang menginginkan pemekaran untuk berkaca terkait kinerjanya selama ini.

Jangan sampai karena tidak bisa memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi warganya, mereka langsung memunculkan wacana pemekaran wilayah.

"Kalau masalah ekonomi, saya autokritik dong.

Jangan-jangan saya yang keliru? Jangan-jangan pemerintah yang keliru?

Kecuali kalau sudah ganti kepala daerah yang populis hingga konseptor tapi problemnya masih sama, itu bisa jadi karena rentang kendali yang panjang sehingga bisa dikaji (untuk pemekaran)," kata politisi PDI-P itu.

Menurutnya, pertumbuhan Solo Raya sudah luar biasa.

Makanya, dia mengatakan mesti hati-hati menggulirkan isu.

Jangan sampai ada orang yang punya minat atau ketertarikan pribadi memanfaatkan isu semacam ini, seperti ingin jadi gubernur atau ingin berkuasa di provinsi baru itu.

Berdasarkan pengalamannya semasa jadi anggota DPR RI, ada bupati yang menghendaki pemekaran provinsi lantas mengajukan diri sebagai gubernur.

Meskipun, ketika awal pengusulan bersumpah tidak ada tendensi pribadi.

Meskipun demikian, pemekaran butuh penelitian dan pengkajian lebih dalam dengan melibatkan para pakar.

Apalagi untuk pemekaran suatu wilayah ada landasan-landasan aturannya, yakni Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).

"Harus ada kajiannya. Persoalan urgen yang mendasari. Kalau perekonomian dan luasan daerah itu kurang logis.

Kita di Jawa ini luas wilayahnya tidak seberapa jika dibanding Kalimantan, Papua, maupun Sumatera," tegasnya.

Desartada merupakan kebijakan nasional yang berperan sebagai roadmap penataan daerah otonom di Indonesia.

Pemekaran daerah dikaji dari berbagai aspek strategis dari sudut kepentingan nasional, kepentingan daerah dan kepentingan sosial-ekonomi.

Daerah yang akan dimekarkan juga harus mempunyai rencana dan pengelolaan sumber daya yang baik agar nantinya tidak menjadi beban keuangan Negara, mempunyai potensi ekonomi dan bisa diprediksi potensi pendapatan asli daerahnya (PAD). (mam)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved