Gubernur Ganjar: Hanya Brebes yang Belum Raih Opini WTP dari BPK

Dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah, hanya Brebes yang belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Gubernur Ganjar: Hanya Brebes yang Belum Raih Opini WTP dari BPK
ISTIMEWA
Gubernur Ganjar Pranowo menyerahkan penghargaan kepada sejumlah OPD di acara Gelar Pengawasan Daerah di Hotel Best Western Premier Solo Baru, Sukoharjo, Rabu (9/10/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SUKOHARJO - Dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah, hanya Brebes yang belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat menghadiri acara Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jateng di Hotel Best Western, Solobaru, Sukoharjo, Rabu (9/10/2019).

"Hanya Brebes yang belum WTP. Brebes harus didampingi agar bisa memperoleh predikat WTP seperti daerah lainnya," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2019).

Ia menargetkan, tahun depan Brebes meraih predikat WTP. Karena itu, harus ada upaya serius untuk memperoleh penilaian tertinggi dari BPK tersebut.

Meskipun memiliki wilayah yang cukup luas dan banyaknya kompleksitas, namun tidak ada alasan untuk Brebes meraih WTP.

Menurutnya, semua lini harus didorong untuk daerah bergerak menjadi lebih baik.

"Brebes harus didorong pada nilai- nilai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Serta membangun sistem integritas yang baik. Saya minta inspektorat mendampingi Brebes agar segera mendapat hasil positif," tandasnya.

Bahkan Ganjar memberikan tenggat waktu kepada Brebes agar mendapat hasil WTP tahun depan. Segala upaya harus dilakukan sebagai percepatan.

Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta dukungan dan kerjasama yang baik. Serta diharapkan ada tim khusus untuk membenahi semuanya.

Dalam acara Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jateng yang digelar Inspektorat Jateng itu turut diluncurkan pula aplikasi e-Takon.

Aplikasi ini dibuat sebagai pemandu tentang pengelolaan pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan. Serta untuk memudahkan daerah di Jateng mengelola pemerintahan.

Aplikasi ini dibuat sebagai sarana konsultasi bagi daerah serta para pegawai negeri sipil mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.

"Memang kami buat khusus untuk pegawai pemerintahan sebagai penunjang terwujudnya good goverment," kata Kepala Inspektorat Jateng, Hendri Santosa.

Dalam aplikasi tersebut, kata dia, semua hal terkait pengelolaan pemerintah dapat dikonsultasikan. Nantinya, dalam waktu 1x24 jam, keluhan dan konsultasi akan ditindaklanjuti.

"Jadi, kalau ada permasalahan tentang pengelolaan daerah, dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai ruang konsultasi," imbuhnya.(mam)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved