Sintren Kabupaten Pekalongan Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda

Sintren diharapkan jadi kesenian dinamis namun tetap berakar pada nilai-nilai tradisional yang sudah diwarisi turun-temurun

Sintren Kabupaten Pekalongan Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda
Istimewa
Penampilan sintren dari Kabupaten Pekalongan di Istora Gelora Bung Karno, Selasa (8/10/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Sintren Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia untuk kategori atau domain seni pertunjukan.

Penetapan itu disampaikan pada acara apresiasi penetapan warisan budaya Indonesia tahun 2019 di Istora Gelora Bung Karno, Selasa (8/10/2019) malam.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia sebagai salah satu rangkaian kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2019 yang berlangsung 7-13 Oktober 2019.

Dalam laporannya Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid menyampaikan kegiatan tersebut dihadiri 11 pimpinan daerah yang terdiri dari 7 gubernur dan 4 wakil gubernur sebagai penerima langsung lembar penetapan WBTb dan 27 bupati dari berbagai daerah di Indonesia.

"Kami berharap, kegiatan ini tidak berhenti pada apresiasi terhadap objek pemajuan kebudayaan dan sumber daya manusia kebudayaan saja."

"Tetapi, harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis kebudayaan," katanya.

Dijelaskan Hilmar, pelaksanaan kegiatan apresiasi penetapan WBTb didukung pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang memberikan sumbangan berupa pertunjukan kesenian dan kuliner.

"Terdapat 40 grup yang tampil dengan total 481 peserta, mulai dari yang termuda, yakni Okta Setia Jaya (12) menampilkan sintren dari Kabupaten Pekalongan, hingga yang tertua Abdullah (83) menampilkan kesenian zikir berdah dari Jambi."

"Ini menjadi bukti kebudayaan milik semua generasi, kebudayaan menjadi sumber kebahagiaan semua umur," ungkapnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengatakan program penetapan ini dilakukan agar kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota atau pemangku kepentingan dan masyarakat dapat melakukan pelestarian.

Halaman
12
Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved