Adu Mulut dengan Feri Amsari, Arteria Dahlan Emosi: Belajar Dulu Jangan Sok Pintar

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari beradu mulut dengan politikus PDIP, Arteria Dahlan. Hal itu tampak pada acara Mata Najwa.

Adu Mulut dengan Feri Amsari, Arteria Dahlan Emosi: Belajar Dulu Jangan Sok Pintar
YOUTUBE
Adu Mulut dengan Feri Amsari, Arteria Dahlan Emosi: Belajar Dulu Jangan Sok Pintar 

Feri Amsari lalu menyebut banyak publik yang resah dan timbul korban yang nyawa.

Feri Amsari lalu mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah 4 kali menerbitkan Perppu dan tidak ada korban jiwa, berbeda dengan rebvisi UU KPK saat ini.

"Presiden sudah menerbitkan 4 perppu, perppu soal KPK ketika Abraham Samad dan Bamang Widjoyanto jadi tersangka, Perppu Ormas, perppu informasi publik dan perppu kebiri, semua dikeluarkan perppu dan tidak memakan korban. Hari ini menelan korban, apa salahnya presiden meneribitkan perppu," ujarnya.

Arteria Dahlan lalu mendapat kesempatan untuk memberikan tanggapan.

Arteri Dahlan lalu menyebut bahwa berhasil artau tidaknya KPK yang mengetahui adalah DPR

Arteri Dahlan menyebut bahwa tugas KPK banyak yang tidak jalan.

"Publik hanya terhipnotois dengan OTT, seolah- olah itu hebat, padahal janji-janji KPK itu banyak sekali di hadapan DPR hingga saat ini 10 persen saja belum tercapai," ujar Arteria Dahlan.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK tidak akan berdampak pada pemakzulan Presiden.

Feri justru menilai aneh jika penerbitan perppu KPK diangga inkonstitusional dan berpotensi pemakzulan presiden.

"Jadi sebenarnya ya enggak ada urusan Presiden dengan pemakzulan itu. Aneh saja itu kalau upaya pemakzulan tidak sesuai dengan yang ditentukan UUD," kata Feri kepada Kompas.com, Minggu (6/10/2019).

Feri mengatakan, hanya ada enam kondisi yang memungkinkan seorang presiden dimakzulkan.

Pertama, jika Presiden terbukti mengkhianati negara.

Kedua, Presiden terlibat kasus korupsi, dan atau perbuatan pidana berat lainnya.
Presiden juga bisa dimakzulkan seandainya ia melakukan perbuatan tercela atau misdemeanor, penyuapan, dan tidak memenuhi lagi syarat sebagai Presiden.

"Jadi hanya enam kondisi itu, tidak ada soal Perppu apalagi Perppu itu adalah kewenangan konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 22 ayat 1," ujar Feri.
Menurut Feri, sebenarnya tidak ada pihak yang bisa menghalangi Presiden untuk mengeluarkan Perppu.

Pasalnya, Perppu adalah hak subyektif Presiden.

Nantinya, jika DPR menilai hak subjektif yang digunakan oleh Presiden itu tidak benar, DPR bisa menolak Perppu melalui persidangan.

Tercatat, selama lima tahun pemerintahan pertama pun, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Perppu sebanyak empat kali.

"Sebenarnya kalau sepanjang Presiden bersama rakyat, bersama publik banyak, ya tidak akan ada yang kemudian aneh-aneh kepada Presiden," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas itu.

Presiden-presiden sebelumnya juga pernah mengeluarkan perppu:

Berikut daftranya dari Kemenkumham.

Soekarno 144 perppu

Soeharto: 8 perppu

BJ Habibie: 3 perppu

Abdurrahman Wahid: 3 perppu

Megawati : 4 perppu

SBY: 19 perppu

Jokowi : 4 perppu.

 

Najwa Shihab Ditanya, Anak Ustad Kok Gak Pakai Hijab? Jawabannya Dikritik Jualan oleh Yunarto Wijaya

Bahas Perppu KPK, Ucapan Johnny G Plate Bikin Najwa Shihab Geram: Ini Peringatan atau Ancaman?

Sebut Habib Rizieq Jahat, Eko Kuntadhi Disemprot Haikal Hassan

Haikal Hassan Protes Video Ninoy Karundeng Diputar di ILC, Begini Reaksi Karni Ilyas

Penulis: Wahyu Ardianti Woro Seto
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved