17 BEM di Jakarta Sebut Judicial Review UU KPK Jalan Terbaik

Forum BEM Mahasiswa Jakarta (Forbes), tak setuju terhadap desakan penerbitan Perppu KPK.

17 BEM di Jakarta Sebut Judicial Review UU KPK Jalan Terbaik
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Jumpa pers Forum BEM Mahasiswa Jakarta (Forbes). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jakarta yang tergabung dalam Forum BEM Mahasiswa Jakarta (Forbes), tak setuju terhadap desakan penerbitan Perppu KPK.

Dibanding Perppu KPK, mereka lebih pilih jalur Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi.

Pilihan itu disuarakan usai 17 BEM se-Jakarta berdiskusi guna menentukan sikap.

Presiden BEM Universitas Mpu Tantular, Fauzi menjelaskan sebagai agent of control, pihaknya tetap mengedepankan nilai intelektualitas dalam menyampaikan aspirasi.

Menurutnya, JR ke MK dianggap sebagai jalan terbaik. Sebab jalur uji materi lebih digaransi oleh negara.

"Karenanya, ambilah solusi yang jelas-jelas digaransikan oleh negara melalui judicial review, dan menurut kami ini jalan yang terbaik," ujar Fauzi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/10/2019).

Bahas Perppu KPK, Emil Salim Sindir Parpol Pendukung Jokowi: Mereka Omong Kosong

Bahas Perppu KPK, Ucapan Johnny G Plate Bikin Najwa Shihab Geram: Ini Peringatan atau Ancaman?

Perppu KPK Jalan Terakhir, Wapres Kalla Minta Semua Pihak Hormati Proses Judicial Review

Mahfud MD Beberkan Penyebab Jokowi Sempat Tolak Perppu KPK: Beliau Mendalami dan Berdiskusi

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Jakarta (UNIJA), Gawi. Katanya, pihaknya juga siap menempuh jalur JR. Bahkan, mereka mengaku sudah mempersiapkan naskah-naskah akademik sebagai modal bertarung di MK.

"Kami juga siap menyiapkan naskah akademik untuk menempuh jalur tersebut (judicial review)," ujar dia.

Adapun hasil dari rembukan 17 BEM se-Jakarta, menghasilkan lima poin rekomendasi.

Pertama, mahasiswa Jakarta menolak segala tindakan inkonstitusional dan gerakan-gerakan aksi anarkis yang merusak fasilitas dan mengganggu ketertiban umum dengan maksud menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden yang sah sesuai ketetapan KPU.

Halaman
12
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved