IPK Minimal Pendaftaran Calon ASN Diminta Ditinjau Kembali

Menurutnya, persoalan IPK memang dilematis, mengingat pemerintah menginginkan pendidik-pendidik yang profesional di bidangnya

IPK Minimal Pendaftaran Calon ASN Diminta Ditinjau Kembali
Tribunjateng.com/Indra Dwi Purnomo
Ketua Fraksi PAN Candra Saputra, saat menjadi juru bicara fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 di Gedung Dewan setempat, Senin, (14/10/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Candra Saputra meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk meninjau kembali persyaratan indeks prestasi kumulatif (IPK) pada penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN).

"IPK CASN saat ini disyaratkan 3,00, agar bisa ditinjau kembali menjadi 2,50," kata Candra kepada Tribunjateng.com usai mengikuti rapat paripurna di gedung dewan setempat, Senin, (14/10/2019).

Menurutnya, persoalan IPK memang dilematis, mengingat pemerintah menginginkan pendidik-pendidik yang profesional di bidangnya.

"Perlu diingat bahwa parameter keprofesionalan seseorang tidak hanya dilihat dari tingginya IPK.

Kami berharap, hal tersebut dapat dipertimbangkan dalam salah satu kriteria persyaratan pendaftaran CPNS pada tahun ini," ungkapnya.

Candra mengungkapkan kebijakan-kebijakan tersebut apabila dapat terealisasi, pihaknya yakin akan memberikan impact yang signifikan bagi kesejahteraan kepada guru Wiyata Bahkti (WB).

Menurutnya, bahwa sekitar kurang lebih 80 persen kelangsungan kegiatan di sekolah disokong oleh tenaga WB, baik tenaga pendidiknya maupun tenaga kependidikannya.

"Oleh karena itu, dengan menimbang segala permasalahan kedepannya ada langkah-langkah konkrit pemerintah daerah dalam mengentaskan permasalahan guru WB di Kabupaten Pekalongan," ujarnya.

Selain itu juga, Fraksi PAN juga meminta klarifikasi apa yang terjadi di RSUD Kajen terkait dengan dugaan penolakan pasien BPJS yang kemudian meninggal dunia.

"Fraksi PAN, meminta klarifikasi dan penjelasan mengenai SOP yang diberlakukan sampai terjadi penolakan terhadap pasien."

"Selain itu Fraksi kami juga mengimbau kepada dinas terkait untuk mengevaluasi SDM RSUD Kajen agar pelayanan yang diberikan bisa lebih baik lagi, sehingga kejadian seperti tersebut diatas tidak pernah terjadi lagi," tambahnya. (Dro)

Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved