Ngopi Pagi

Fokus : Pasal Ranjau

Sebagai sesama saudara, kita sangat prihatin dengan yang menimpa istri prajurit TNI, seperti yang dialami keluarga Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhend

Fokus : Pasal Ranjau
tribunjateng/cetak/grafis bram kusuma
Cecep Burdansyah wartawan /Tribun Jateng 

Oleh Cecep Burdansyah
Wartawan Tribun Jateng

Sebagai sesama saudara, kita sangat prihatin dengan yang menimpa istri prajurit TNI, seperti yang dialami keluarga Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhendi. Bukan hanya satu dua orang istri TNI yang berkicau di sosial media berdampak paka karier suaminya. Selain dicopot, harus mengalami penahanan selama 14 hari sebagai hukuman indisipliner.

Tindakan tegas pimpinan TNI sebaiknya jadi pelajaran bukan hanya buat prajurit TNI, tapi semua pegawai negeri dan seluruh masyarakat.

Berkicau di sosial media, seperti menulis status di facebook sudah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Namun, karena kita negara hukum, alangkah bijak ketika kita hendak menuliskan sesuatu, dipikirkan dampaknya dan manfaatnya.

Kalau sekiranya tulisan di sosmed tersebut sekadar ungkapan hati, keluhan pribadi, dan terlebih ujaran kebencian pada seseorang, sebaiknya tidak perlu diumbar.

Kalau mau mengkritik kebijakan pemerintah, maka fokuskan pada substansi masalahnya, bukan pada orangnya, supaya tulisan tersebut tidak menyerang pribadi seseorang,

Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU No 11 Tauhn 2008 sebagaimana telah diubah dengan nu UU No 19 Taun 2016), terutama pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) menjadi ranjau bagi masyarakat yang melontarkan kicauan di sosmed yang mengandung kebencian.

Pasal 27 ayat (3) berbunyi“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 28 ayat (2) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). “

Mungkin bisa saja maksudnya memberi kritik, namun ketika peristiwa yang dikritik itu memerlukan empati karena menyangkut nyawa seseorang, maka tak pelak bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian dan rasa permusuhan, kemudian dijerat pasal 28 ayat (2).

Beberapa status di sosmed yang terjerat itu umumnya mengomentari peristiwa penusukan yang menimpa Menko Polkam Wiranto. Memang ada yang tidak langsung menyebut nama Wiranto. Namun dari segi konteks dan durasi waktunya bisa ditafsirkan bahwa ujaran tersebut ditujukan ke Wiranto. Dari konteksnya, ada relasi antara kalimat dan peristiwa, sedan dari segi durasi, bisa dilihat waktunya yaitu hanya selang beberapa menit atau jam setelah peristiwa terjadi.

Dua pasal yang menjadi ranjau tersebut sudah lama jadi kontroversi sejak pembentukannya di DPR. Bahkan setelah disahkan, pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, dan ditolak oleh hakim MK dengan alasan hukum, dua pasal tersebut tidak bertantengan dengan Pasal 28 UUD 1945.

Mencermati putusan hakim MK, berarti pasal tersebut tidak bertentangan dengan asas demokrasi yang memberi ruang untuk berpendapat. Hanya persoalannya, masyarakat belum bisa memahami bahwa berpendapat itu harus disertai tanggungjawab. Dalam konteks akademis, ada yang disebut pendapat dengan tanggungjawab ilmiah, sementara dalam konteks kemasyarakata, berpendapat harus disertai tanggungjawab hukum.

Berpendapat adalah hak asasi, tapi kita harus belajar juga bagaimana mempertanggungjawabkan pendapat kita di ruang publik. Tidak semata-mata kebebasan, lalu kita bisa saja menghujat seseorang. Bangsa ini perlu belajar membedakan kritik dan kebencian. Kritik dilandasi oleh keinginan untuk mengubah dari yang belum sempurna menjadi sempurna, sementara kebencian merupakan pembunuhan karakter.*

Penulis: cecep burdansyah
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved