Demi Tarik Investor, Kawasan Pertanian Akan Dikurangi Melalui Revisi Perda RTRW Purbalingga

Belum direvisinya Perda Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2031 dianggap menghambat masuknya investasi di Purbalingga.

Demi Tarik Investor, Kawasan Pertanian Akan Dikurangi Melalui Revisi Perda RTRW Purbalingga
ISTIMEWA
Rapat Kordinasi Lintas Sektor untuk pembahasan Rancangan Perubahan RTRW Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2031 bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) , Kamis (17/10) di Sheraton Gandaria City, (ist) 

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Belum direvisinya Perda Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2031 dianggap menghambat masuknya investasi di Purbalingga.

Ini dikatakan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi saat Rapat Kordinasi Lintas Sektor untuk pembahasan Rancangan Perubahan RTRW Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2031 bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) , Kamis (17/10/2019) di Sheraton Gandaria City, Jakarta.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (ist)
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (ist) (IST)

Pada tahun 2016, tercatat ada 4 investor yang akan menanamkan modalnya di Purbalingga dengan total nilai investasi Rp 245 miliar.

Sementara di tahun 2017 terdapat 5 investor dengan nilai Rp 331 miliar, kemudian tahun 2018 ada 3 investor dengan nilai Rp 162 milyar.

Karenanya, revisi Perda RTRW ini sudah dinanti. Dari tahun 2016 sampai 2018, pihaknya mengalami lost investment total sebanyak Rp 738 miliar.

"Diharapkan dengan revisi ini akan memberi ruang yang cukup untuk menampung investasi yang akan masuk,” katanya.

Rapat Kordinasi Lintas Sektor dengan Kementerian ATR ini merupakan bagian dari proses menuju ditetapkan Perda Revisi RTRW yang akan diagendakan segera.

Perda RTRW 2011-2031 menurut dia mengharuskan direvisi karena menyesuaikan dinamika di lapangan, serta regulasi dan kebijakan nasional baru.

Proses panjang revisi pun harus dilalui, mulai dari Peninjauan Kembali (PK) di tahun 2016 kepada Kementerian ATR, tahun 2017 dilakukan penyusunan raperda, konsultasi pemetaan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Kemudian tahun 2018 mendapatkan rekomendasi pemetaan BIG, rekomendasi gubernur dan tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Halaman
123
Penulis: khoirul muzaki
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved