Kewajiban Sertifikasi Halal Dinilai Memberatkan UMKM

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Ema Rachmawati menyebut saat ini ada 4,1 juta UMKM di Jateng. 60 persennya adalah usaha dibidang kuliner

Kewajiban Sertifikasi Halal Dinilai Memberatkan UMKM
tribunjateng/dok
Ilustrasi UMKM 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Mulai hari ini pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama mewajibkan setiap produk makanan dan minuman harus memiliki sertifikasi produk halal.

Meski demikian, proses sertifikasi, besaran biaya yang timbul disebut belum tersosialisasikan dengan baik.

Sebagian orang bahkan memandang kewajiban itu akan menghambat pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah disektor makananan dan minuman.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Ema Rachmawati menyebut saat ini ada 4,1 juta UMKM di Jateng. 60 persennya adalah usaha dibidang kuliner.

"Saat ini memang ada UKM kuliner yang sudah bersertifikat halal namun jumlahnya sedikit sekali. Yang kami fasilitasi saja hanya sekitar seribu UKM sejak 2015 di luar itu ada juga yang melakukan sertifikasi sendiri," terang Ema kepada Tribun Jateng, Kamis (17/10/2019).

Ia menjelaskan, kemampuan Dinas Koperasi UKM untuk memberikan fasilitasi sertifikat halal dalam satu tahun terbatas hanya 500 UKM. Di luar itu harus ada upaya sendiri dari tiap pengusaha.

"Persoalannya saat ini adalah sosialisasi proses sertifikasi belum berjalan. Kami juga belum diajak bicara oleh Kemenag terakhir informasi yang kami dapatkan terkait proses dan biaya masih cukup rumit dan mahal," terang Ema.

Ia memaparkan informasi yang dia terima proses kewenangan sertifikasi halal kini berpindah dari MUI ke Kemenag. Pendaftaran dilakukan di kantor kementerian agama, lalu prosesnya diserahkan kembali ke lembaga yang berkompeten atau pihak ke tiga.

Setelah keluar hasilnya, dikembalikan lagi ke Kemenag dan mereka yang akan memberikan sertifikat. Ema menambahkan biaya sertifikasi per produk yang mencapai Rp 3 juta juga dinilai terlalu mahal untuk UMKM.

"Usaha di level mikro saja biasanya bantuan pinjaman yang didapat ya sekitar Rp 3 juta, apakah akan habis hanya untuk sertifikasi halal? Kalau info yang saya dapat tadi benar diterapkan ini jelas akan memberatkan UKM," tambahnya.

Ema berharap pemerintah pusat melalui kemenag membuat aturan yang baku terkait proses sertifikasi produk halal. Dengan biaya yang murah dan bisa dilakukan secara digital.

"Kalau bisa digital, bertatap muka antar manusia kalau bisa saat menguji produk saja," pungkasnya.

(*)

Penulis: rival al-manaf
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved