Berita Lengkap Jelang Pelantikan Presiden: Kapolri Larang Mobilisasi Massa

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan pihak manapun untuk tidak melakukan mobilisasi massa yang berujung pada aksi anarkis

Berita Lengkap Jelang Pelantikan Presiden: Kapolri Larang Mobilisasi Massa
TRIBUNNEWS / HERUDIN
apel siaga menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, di Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2014) lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan pihak manapun untuk tidak melakukan mobilisasi massa yang berujung pada aksi anarkis jelang pelantikan presiden/wakil presiden, 20 Oktober 2019 mendatang.

"Kami ingin berikan imbauan kepada masyarakat, sebaiknya tak memobilisasi massa. Kumpulan massa mudah sekali untuk terprovokasi sehingga bisa berujung rusuh dan anarkis," ujar Tito.

Kepolisian juga akan menggunakan kewenangan diskresinya untuk tak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) unjuk rasa. Tito Karnavian mengingatkan agar semua pihak yang ingin berunjuk rasa wajib untuk memberitahu atau menginformasikan kepada kepolisian.

"Sudah kita sampaikan terdahulu bahwa dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum itu jadi tidak dikenal izin untuk melaksanakan unjuk rasa. Yang akan melakukan unjuk rasa wajib memberitahukan kepada kepolisian khususnya," ujar Tito.

Ia turut mengimbau agar para pengunjuk rasa dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum untuk tidak salah kaprah. Mantan Kapolda Metro Jaya itu menegaskan unjuk rasa tidak bersifat absolut dan tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya. Ia pun mengingatkan para pengunjuk rasa terkait batasan atau restriction dalam berunjuk rasa.

"Selama ini banyak yang salah kaprah. Tolong baca betul UU itu di Pasal 6 ada batasan-batasan atau restriction. Ada lima yang tidak boleh, satu mengganggu ketertiban publik atau umum, kedua tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, ketiga harus sesuai aturan UU, keempat harus menggunakan etika dan moral, kelima harus menjaga satu kesatuan bangsa," kata dia.

Jenderal bintang empat itu menyebut apabila lima batasan itu dilanggar maka sesuai Pasal 15 unjuk rasa dapat dibubarkan. Dan apabila dalam pembubaran terjadi perlawanan dari pengunjuk rasa maka dapat dikenakan Pasal 211 hingga 218 KUHP.

"Misalnya dari petugas minta agar bubar, tiga kali diperingatkan tidak bubar itu sudah melanggar pasal 218 KUHP. Meskipun ringan ancaman hukuman tapi tetap itu ada proses hukumnya. Kalau pembubaran mengakibatkan korban dari petugas, itu nanti ada ancaman hukumannya lagi," ujar Kapolri.

Tito juga enggan mengambil risiko Indonesia dicap bangsa yang buruk oleh berbagai kalangan, khususnya di ranah internasional. Pernyataan Tito merujuk atau mengandaikan apabila saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih nanti terjadi kekacauan akibat aksi unjuk rasa.

Ia menegaskan Indonesia bukanlah negara yang kacau atau rusuh. Sehingga pihaknya pun berusaha menunjukkan hal itu kepada dunia melalui langkah pencegahan dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Salah satunya dengan tidak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) unjuk rasa.

Halaman
123
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved