Ngopi Pagi

Fokus : Membidik Posisi Menteri

Jabatan Presiden sudah hampir pasti milik pasangan capres-cawapres terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin

Fokus : Membidik Posisi Menteri
tribunjateng/grafis/bram kusuma
ERWIN Ardiansyah wartawan Tribun Jateng 

Oleh Erwin Ardian

Wartawan Tribun Jateng

Jabatan Presiden sudah hampir pasti milik pasangan capres-cawapres terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Kalau tak ada aral melintang, mereka akan dilantik Minggu (20/10). Ketika isu soal kepresidenan tak lagi menarik, kini semua mata tertuju pada siapakah sosok yang akan duduk di kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Secara aturan, jabatan di kabinet adalah hak prerogratif Presiden. Artinya Presiden bebas memilih siapa saja yang akan menjadi pembantunya selama lima tahun ke depan mengemban tugas, tanpa intervensi dari pihak manapun. Namun secara etika berpolitik, sudah menjadi kesepakatan tak tertulis bahwa jatah kursi menteri layak diberikan kepada kader partai pendukung presiden.

Seperti lazim terjadi, Presiden juga boleh memberikan jatah kursi menteri kepada para profesional yang berpengalaman di bidangnya. Sayangnya kenyataan seringkali berbeda dengan teori. Etika berpolitik sudah sedemikian sering dilanggar di negeri ini.

Seperti kita lihat belakangan ini, demi lobi-lobi untuk masuk dalam pemerintahan lewat jabatan menteri, beberapa parpol yang saat kampanye berada koalisi Prabowo-Sandi, justru merapat ke kubu Jokowi-Ma’ruf. Bahkan komunikasi politik itu dipertontonkan secara eksplisit. Kita bisa melihat pimpinan partai tersebut menghadap langsung ke Jokowi.

Parahnya, tontonan yang mencederai etika berpolitik itu disajikan seolah tak ada yang salah. Para elit politisi dengan bangga saling bertemu melakukan komunikasi politik. Mereka yang sebelumnya berseberangan saat pilpres, sekarang mesra.

Bukan berarti melarang yang berseberangan untuk islah, namun sebelum memutuskan untuk menyeberang ke kubu lawan, para elit politisi harus terlebih dulu menengok ke para pemilih. Sikap rela menyeberang demi jabatan ini banyak menuai kritik dari arus bawah yang notabene menjadi pemilih dalam helatan pemilu.

Banyak yang menyesal karena tokoh yang sebelumnya mereka puja justru berbalik mendukung tokoh lain yang tak disukai. Logikanya begini, pemilih sebut saja namanya A memilih B karena tak suka dengan C. Namun seiring berjalannya waktu, si B justru berbalik dan bergabung dengan C. Lalu bagaimana sikap A? Haruskan si A ikut tokoh pilihannya yang bergabung dengan C?

Tentu saja tak semudah itu. Yang ada hanyalah kekecewaan. Pemilih A merasa tokoh pujaannya mengkhianati suara yang telah diberikan. Inilah yang disebut etika berpolitik. Hendaknya para politisi negeri ini menghargai suara yang telah diberikan oleh pemilih. Menjadi oposisi adalah pilihan mulia yang akan menjadi penyeimbang pemerintah.

Berada di luar pemerintah bukan berarti tak punya kontribusi. Justru hadirnya oposisi, akan menjadi alat kontrol bagi pemerintah. Posisi oposisi sepi peminat. Mereka yang haus akan jabatan, tak segan mengabaikan suara para pemilih mereka. Sayangnya bangsa ini sering menjadi bangsa yang pelupa. Mereka yang terbukti mengabaikan suara rakyat justru dipilih lagi dalam pemilu berikutnya. Nah kalau sudah begini, siapa yang salah? (*)

Penulis: erwin adrian
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved