Soal Kekerasan ABK Perikanan, Fendiawan Sebut Sudah Ada Peraturan Terkait HAM Pekerja Kapal

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Persoalan kesejahteraan dan tindakan kekerasan yang dialami anak buah kapal (ABK) dari Jateng terus terjadi tiap tahun.

Pemerintah dinilai masih kurang memberikan perhatian terhadap tenaga kerja laut terutama di sektor perikanan.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui dinas- dinas terkait menggagas Peraturan Daerah (Perda) terkait jaminan perlindungan dan kesejahteraan pekerja kapal ikan itu.

"Sebetulnya ada Permen (Peraturan Pemerintah) terkait HAM pekerja kapal.

Di dalam Perda yang akan disusun nantinya bisa diperjelas lagi soal HAM itu sebatas mana.

Hak- hak mereka harus dihargai," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng, Fendiawan Tiskiantoro, Jumat (18/10/2019).

Dalam penyusunan, dibutuhkan beberapa pertemuan dengan pihak terkait, semisal pengusaha perikanan dan nelayan agar usulan- usulan mereka bisa dimasukan dan Perda yang ada sudah mengatur semuanya atau komprehensif.

• Upah Tak Layak hingga Ancaman Dibunuh, Inilah Kisah Perbudakan Awak Kapal Perikanan dari Jateng

• Upah Minimum Provinsi 2020 Naik 8,51 Persen, Apindo Jateng Sebut Rasional dan Tak Beratkan Pengusaha

• Bupati yang Viral karena Unggah Slip dan Sebut Gaji Tak Cukup Rupanya Mantan Bandar Narkoba

• Prihatin Warga Kesulitan Air, Sabhara Polrestabes Semarang Beri Bantuan Air Bersih di Tembalang

Yang terpenting, usulan- usulan tidak berbenturan atau kontradiksi dengan aturan yang ada di atasnya.

Yang terpenting, kata dia, ABK bisa mendapatkan hak- haknya dan memiliki kegiatan penangkapan yang ideal atau tidak ada ancaman kekerasan dan sejenisnya.

Terkait kesejahteraan, ada dua sistem yang biasanya dianut pengusaha perikanan.