Ini Metode yang Bisa Dilakukan KPK Selain Penyadapan Menurut Pakar IT

Saat ini, penyidik diharuskan minta izin ke dewan pengawas KPK sebelum melakukan penyadapan

Ini Metode yang Bisa Dilakukan KPK Selain Penyadapan Menurut Pakar IT
ANTARA PHOTO
Ilustrasi penggeledahan oleh KPK 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Undang-undang KPK yang baru telah mulai berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2019 lalu. Salah satu aturan yang masih dipersoalkan banyak kalangan adalah terkait penyadapan.

Saat ini, penyidik diharuskan minta izin ke dewan pengawas KPK sebelum melakukan penyadapan.

Dewan pengawas KPK akan mengizinkan penyadapan setelah ada gelar perkara. Padahal untuk gelar perkara memerlukan sedikitnya dua alat bukti yang sah.

Oleh karena itu dalam menangani kasus korupsi, diharuskan ada penyidikan terlebih dahulu, sebelum menyadap.

Hal itu yang disebut akan membuat semakin sulit untuk melakukan OTT pelaku korupsi.

Pakar Teknologi Informasi asal Semarang, Dr Solichul Huda menyebut, secara IT, selain penyadapan ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan agar proses OTT tetap bisa dilakukan.

"Kalau soal UU nya biar menjadi proses politik, kita harus menerima dengan lapang dada, sambil melakukan proses hukum pengujian ke MK.

Di lain sisi, KPK masih bisa menggunakan metode lain tanpa harus melanggar UU," terangnya ketika menghubungi Tribun Jateng, Sabtu (19/10/2019).

Ia menjelaskan yang dimaksud penyadapan sudah didefinisikan dalam penjelasan Pasal 40 UU No. 36/1999 tentang telekomunikasi.

Intinya, penyadapan dalam pasal tersebut adalah memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.

Halaman
12
Penulis: rival al-manaf
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved