Berikut Lima Program Prioritas Presiden Joko Widodo Selama Lima Tahun

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah dilantik di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Dalam pidato perdananya, Jokowi menyampaikan beberapa prioritas kinerjanya ke depan.

Jokowi mengatakan, pertama yang ingin dilakukan ialah terkait pembangunan SDM.

Yakni membangun SDM pekerja keras, dinamis, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal itu dilakukan dengan mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan Indonesia.

"Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kami perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM."

"Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," kata Jokowi.

Itu disampaikannya saat Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Dia menjelaskan, prioritaskan kedua ialah pembangunan infrastruktur akan tetap dilanjutkan.

Yakni infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru.

Sehingga mampu mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

"Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar."

"Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM," ujarnya.

Dia mengatakan, masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus.

Termasuk juga yang menghambat pengembangan UMKM akan direvisi.

Kemudian, rencana kerja keempat ialah penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan secara besar-besaran.

Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong.

Tujuannya untuk memangkas birokrasi yang panjang.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Kami minta untuk disederhanakan menjadi 2 level."

"Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," bebernya.

"Kami juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan."

"Bagi yang tidak serius, kami tidak akan memberi ampun. Kami pastikan, pasti kami copot," tambah dia.

Terakhir, Jokowi akan melakukan transformasi ekonomi.

Menurutnya, sudah seharusnya Indonesia bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur.

"Dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Setelah Dilantik, Ini 5 Prioritas Kerja Pemerintahan Jokowi-Ma'aruf"