Penguatan Pemerintah dan Pemberdayaan untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Mantan Napi Terorisme

Dari 1.200 mantan narapidana (napi) terorisme, 200 di antaranya kembali melakukan aksi serupa. Angka tersebut terhitung dari medio 2005

Penguatan Pemerintah dan Pemberdayaan untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Mantan Napi Terorisme
yayan isro
Mantan narapidana terorisme, Jack Harun, memberi pemaparan terkait penanganan mantan narapidana terorisme?, dalam seminar Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Mantan Narapidana Terorisme, di Grha Solo Raya. (yan) 

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - ‎ ‎Dari 1.200 mantan narapidana (napi) terorisme, 200 di antaranya kembali melakukan aksi serupa. Angka tersebut terhitung dari medio 2005 hingga sekarang ini. Demikian disampaikan pengamat terorisme, cum Executive Director Yayasan Prasasti Perdamaian, Taufik Andrie.

"Angka residivisme paling tinggi memang masih kasus narkoba. Namun, mantan napi terorisme juga penting mendapat perhatian, bila kita tak ingin mereka kembali mengulangi perbuatannya," ujar Taufik, dalam seminar 'Peningkatan Pemerintah Daerah dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Mantan Narapidana Terorisme, di Grha Solo Raya, Senin (21/10).

Disampaikan, para mantan napi t‎erorisme butuh ruang sosial baru, agar mereka tak mudah kembali ke habitat lamanya. Karena itu, perlu peran berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan juga masyarakat.

"Jangan dikucilkan, kita rangkul dia. Ketika mereka dikucilkan, justeru akan rentan kembali terjerumus ke jaringan terorisme," ucapnya.

Menurut dia, di negara-negara Eropa, terutama Skandinavia, para napi terorisme dilatih dengan berbagai skil, sebagai bekal untuk mencari nafkah ketika keluar nanti. Bahkan, itu ada sertifikasinya, di mana sertifikat di dalam penjara tersebut juga diakui oleh dunia kerja di luar.

"Di sana, kampus dan swasta juga turut dalam proses pemberdayaan untuk rehabilitasi dan reintegrasi mantan napi terorisme," ucapnya.

Karena itu, ia memandang perlu adanya semacam lembaga ad hoc dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, berisi stakeholder terkait‎. Agar proses rehabilitasi dan reintegrasi mantan napi terorisme berjalan sebagaimana layaknya.

"Selain pembinaan sosial, kan perlu ada pemberdayaan secara ekonomi. Lembaga ini bisa diterukan keberadaannya atau dihentikan, tergantung penialiaan serta situasi dan kondisi yang ada," tuturnya.

Hadir dalam kegiatan itu, mantan napi terorisme yang juga pendiri Yayasan Gema Salam, Ja‎ck Harun; perwakilan Badan Pemasyarakat (Bapas) Solo, Sutomo; perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Jateng, Atiek Surmiati, serta Staf Ahli Wali Kota Solo, Kamso.

Jack Harun mengatakan, untuk menguatkan deradikalisasi serta mempermudah proses rehabilitas dan reintegrasi mantan napi terorisme, perlu dilaksanakan program pembinaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Menurut dia, hal inilah yang coba dilakukan oleh Yayasan Gema Salam, yang didirikannya.

Halaman
12
Penulis: yayan isro roziki
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved