Prabowo Masuk Kabinet, PDIP: Idealnya, Format Koalisi Sebelum dan Sesudah Pemilu Sama

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan bahwa dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk membantu di bidang pertahanan

Prabowo Masuk Kabinet, PDIP: Idealnya, Format Koalisi Sebelum dan Sesudah Pemilu Sama
KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela Kongres V PDI-P, Kamis (8/8/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan bahwa dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk membantu di bidang pertahanan pada kabinet 2019-2024 ini.

Dalam Pilpres 2019, Gerindra merupakan partai pengusung utama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang menjadi lawan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bahkan selama periode pertama pemerintahan Jokowi 2014-2019 bersama Jusuf Kalla, Gerindra menjadi partai oposisi yang terus mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

Lantas, bagaimana respons PDI-P sebagai partai utama pengusung Jokowi pada pilpres kemarin dengan bergabungnya Prabowo ke kabinet?

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sebagai partai yang pernah 10 tahun berada di luar pemerintahan, seharusnya parpol yang ada di luar pemerintahan mempunyai peranan penting dalam sebuah pemerintahan yang sehat.

"Konsistensi sikap politik partai sangat penting. Idealnya, format koalisi yang dibangun sebelum dan sesudah pemilu, seharusnya sama," kata Hasto dalam siaran persnya, Selasa (22/10/2019).

Menurut Hasto, penambahan anggota koalisi pasca-pemilu hanya dilakukan dengan alasan rasionaliras konsolidasi ideologi dan politik.

Dengan demikian, kata dia, keputusan Jokowi merangkul Gerindra dan memberi tempat di dalam kabinet dimaknai sebagai konsolidasi ideologi, politik, pemerintahan serta semangat rekonsiliasi yang bekerja membentuk sebuah kekuatan nasional.

"Sehingga Presiden Jokowi semakin kuat dan efektif dalam menghadapi tantangan eksternal khususnya ancaman krisis ekonomi global," kata dia.

"Kuatnya pemerintahan, tentunya berdampak pada stabilitas politik nasional sebagai syarat penting percepatan kerja pembangunan ekonomi nasional," lanjut dia.

Halaman
12
Editor: m nur huda
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved