Bupati Wihaji Berharap Nadiem Makarim Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Bupati Batang, Wihaji berharap ada peningkatan kesejahteraan guru honorer masa kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. 

Dia membeberkan selama ini masih terkesan ada penghalang bagi guru honorer untuk mendapat SK Bupati dan layanan BPJS. 

"Kewenangan kita dibatasi oleh aturan - aturan pemerintah pusat, baik melalui Peraturan Pemerintah maupun peraturan Kementerian, sehingga ketika kita ingin memperjuangkan kesejahteraan guru honorer harus konsultasi dengan pemerintah pusat," tutur Wihaji usai mengikuti Istighotsah Paguyuban Tenaga Honorer Pendidik dan Kependidikan di Aula Kantor Bupati, Rabu (23/10/2019).

Wihaji pun mendoakan ada kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pro pada guru honorer. 

"Guru wiyata bhakti ikut berjuang mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa, maka sudah selayaknya kita perjuangkan agar mendapatkan kesejahteraan," ujarnya.

Ia juga mengatakan kesulitan Pemkab memperjuangkan guru honorer mendapatkan BPJS kesehatan. 

Salah satunya soal bantuan operasional daerah (Bosda) yang belum mencukupi, karena kemampuan keuangan daerah dan syarat honor harus sudah UMK.

"Perjuangan guru wiyata bhakti mendapatkan SK Bupati agar dapat mendapatkan sertivikasi, karena sayarat sertivikasi harus lulus profesi Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan kita tidak boleh mengeluarka SK Bupati," tambahnya.

Pemkab Batang, lanjut Wihaji, telah memberikan honor untuk guru wiyata bhakti sesuai dengan masa kerjanya.

Masa kerja di bawah 5 tahun mendapatkan honor Rp 500 ribu perbulan; sedangkan 5-10 tahun Rp 1,1 Juta; dan di atas 10 tahun mendapatkan Rp 1,5 Juta.

"Bosda kita nilainya sudah mencapai Rp 34 miliar, yang didalamnya sudah dialokasikan Bosda personalia," jelas Wihaji

Ketua Paguyuban Tenaga Honorer Pendidik dan Kependidikan ( Pagardika) Kabupaten Batang, Subono mengapresiasi niat Wihaji yang mengusahakan penerbitan SK Bupati. 

Perlu diketahu, jumlah keseluruhan guru wiyata bhakti di Kabupaten Batang mencapai 1.700 orang.

"Prioritas permintaan Pagardika memang SK, minimal SK kepala dinas, saya harap bisa langsung SK Bupati," ujarnya.

Dikatakannya selain SK, honorer juga meminta bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan yang dibiayai oleh APBD.

"Saya harap untuk tahun depan kita bisa mendapatkan BPJs Kesehatan yang dibayarkab oleh Pemkab, dan meminta mendapatkan honor sesuai dengan upah minimal Kabupaten ( UMK)," pungkasnya. (Tribun Jateng/ Dina Indriani)