Breaking News:

Muncul Dua Angka UMK Semarang, dari Unsur Buruh dan Pengusaha

Pasalnya, dasar perhitungan upah yang dipakai antara Dewan Pengupahan Kota Semarang dari unsur buruh dan dari unsur pengusaha berbeda

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: muslimah
kompas.com
Ilustrasi upah 

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Semarang 2020 belum menghasilkan suara bulat.

Pasalnya, dasar perhitungan upah yang dipakai antara Dewan Pengupahan Kota Semarang dari unsur buruh dan dari unsur pengusaha berbeda.

"Pada rapat pleno Dewan Pengupahan Kota Semarang, muncul dua angka dari pengusaha dan buruh," kata Sekjen Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DPD KSPI) Jawa Tengah, Aulia Hakim, Kamis (24/10/2019).

Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha menghitung penetapan UMK berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang penetapan upah dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,51 persen, sehingga upah ada kenaikan sebesar itu..

Namun, Dewan Pengupahan dari unsur buruh menghitung besaran upah berdasarkan Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dasar pengusulan itu ada dalam Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bahwa UMK ditetapkan gubernur berdasarkan KHL.

Untuk mengetahui KHL, buruh telah melakukan survei ke beberapa pasar tradisional di Semarang. Item barang yang disurvei mengacu pada lampiran peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

"Jika sesuai KHL, muncul UMK Kota Semarang sebesar Rp 3,1 juta. Namun, pengusaha bertahan pada angka Rp 2,7 juta berdasarkan penghitungan mereka," jelasnya.

Pekerja tetap menginginkan usulan UMK didasarkan dengan survei KHL. Karena, KHL mengakomodasi kebutuhan bagi buruh lajang selama satu bulan.

Karena itu, tidak menemui kata sepakat antara kedua belah pihak. Buruh pun tetap mengajukan penetapan besaran upah tersebut ke Wali Kota Semarang.

Wali kota nanti akan meneruskannya ke tingkat provinsi. Usulan dari kota itu nantinya akan ditetapkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

"Kami tingga menunggu keputusannya. Kalau tidak memuaskan ya, kami akan bergeser ke Jalan Pemuda dan turun jalan," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Susi Handayani, mengatakan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMKK) diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengupahan setempat.

"Intinya, UMP Jateng menjadi patokan dasar agar angka UMKK tidak boleh di bawah itu. 21 November UMKK akan ditetapkan Pak Gubernur atas usulan rekomendasi dari bupati/wali kota," jelasnya.(mam)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved