Kompak dan Fitra Jateng Fasilitasi Penguatan Badan Permusyawaratan Desa di Pekalongan

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini dinilai belum optimal. Keberadaan BPD masih dianggap hanya sebagai pelengkap pemerintahan desa.

Kompak dan Fitra Jateng Fasilitasi Penguatan Badan Permusyawaratan Desa di Pekalongan
Istimewa
Fitra Jateng menggelar Konferensi Pers Praktik Baik Pengalaman BPD Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Ruang Rapat II Bappeda dan Litbang Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. 

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini dinilai belum optimal.

Keberadaan BPD masih dianggap hanya sebagai pelengkap pemerintahan desa.

Kepala Dinas PMD P3A P2KB M Afib mengatakan, Komunitas Masyarakat Antikorupsi (Kompak) bersama Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggara (Fitra) memfasilitasi penguatan lembaga BPD.

Menurut dia, Kecamatan di Petungkriyono bakal jadi pilot project.

"Dari fungsi yang pertama adalah budgeting, penyerapan aspirasi, dan pengawasan."

"Tiga fungsi itu difasilitasi Kompak bersama Fitra Jateng untuk Petungkriyono biar proses jalannya pemerintahan desa bisa seimbang antara pemerintah desa dan BPD ke depan."

"Karena dalam proses perencanaan itu sangat penting bagaimana masyarakat bisa memberikan aspirasinya, kebutuhannya, yang dituangkan dalam bentuk RKPDes dan APBDes," kata M Afib usai kegiatan Konferensi Pers Praktik Baik Pengalaman BPD Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Ruang Rapat II Bappeda dan Litbang Kabupaten Pekalongan, Kamis (24/10/2019).

Dikatakan, untuk kebutuhan yang tidak mampu diakomodir APBDes bisa disampaikan aspirasinya kepada Pemkab Pekalongan melalui tingkat kecamatan.

Menurutnya, jika proses perencanaan ini bisa berlanjut terus sebagai sebuah edukasi kepada masyarakat maka luar biasa.

"Itulah idealisme lembaga BPD ke depan."

"Selama ini fungsi BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat belum sejalan dengan proses itu," ungkapnya.

Avib mengungkapkan proses aspirasi itu tidak bisa dilakukan sesaat.

"Di Petungkriyono ini ada rumah aspirasi."

"Aspirasi yang ada diidentifikasi, dipilah-pilah sesuai dengan bidang masing-masing, dan itu disalurkan di lembaga musyawarah desa," jelasnya.

Di Petungkriyono saat ini bisa berjalan ideal karena masih dalam proses pendampingan Fitra Jateng dan Kompak.

"Jika nanti dilepas tahun 2021, maka menurutnya, Pemda harus bisa meneruskannya," tambahnya. (Indra Dwi Purnomo)

Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved