Pencegahan Korupsi di Kudus Capai 73 Persen

Inspektur Kabupaten Kudus Adhy Hardjono mengatakan, progres Kabupaten Kudus untuk pencegahan korupsi capai angka 73 persen

Pencegahan Korupsi di Kudus Capai 73 Persen
Tribunjateng.com/Rifqi Gozali
Rapat pencegahan korupsi di Command Center Diskominfo, Jumat (25/10/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Inspektur Kabupaten Kudus Adhy Hardjono mengatakan, progres Kabupaten Kudus untuk pencegahan korupsi capai angka 73 persen.

Pencegahan itu meliputi transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal tersebut diungkapkan dalam rapat koordinasi terkait monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi tahun 2019 di Command Center Diskominfo Kudus, Jumat (25/10/2019).

Adhy memaparkan progres di depan rombongan tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korwil V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi penyelenggara rapat.

Dari delapan indikator yang dinilai, Adhy menyampaikan perencanaan dan penganggaran APBD 83 persen.

Pada indikator pengadaan barang atau jasa, Kabupaten Kudus capai 67 persen.

Selain itu, indikator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mencapai 77 persen, indikator kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) mencapai 58 persen, dan indikator manajemen ASN mencapai 81 persen.

Sementara itu indikator tata kelola dana desa mencapai 70 persen, optimalisasi pendapatan daerah mencapai 75 persen, dan indikator manajemen aset daerah mencapai 67 persen. 

Dalam pemaparannya, Adhy menyatakan Kabupaten Kudus menempati ranking 7 dalam progres penceahan korupsi.

Secara nasional, progres pencegahan korupsi di Indonesia tahun 2019 mencapai 51 persen, sementara di tingkat Provinsi Jawa Tengah mencapai 59 persen.

Melihat data tersebut, Kabupaten Kudus berada di atas rata-rata. Meskipun, pihaknya juga menyampaikan masih banyak kekurangan dalam pencegahan korupsi di Kabupaten Kudus.

"Kami menempati peringkat 7 se-Jawa Tengah dalam progres pencegahan korupsi. Meskipun memang masih ada beberapa hal yang harus kami maksimalkan lagi," katanya.

Koordinator Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Korwil V KPK Kunto Aryawan mengapresiasi upaya Kabupaten Kudus dalam meningkatkan transparansi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP). Pihaknya menyampaikan kembali lima tugas KPK yakni monitoring; koordinasi; supervisi; penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan pencegahan.

Alasan penilaian delapan indikator tersebut karena biasanya delapan pos tersebut sering terjadi kasus korupsi. Penguatan pengawasan dan pencegahan harus diperkuat untuk menutup akses praktik korupsi.

"Harus ada pengawasan dan pencegahan yang tegas. Setiap pegawai harus sesuai SOP, memaksimalkan pengawasan, terutama pengawasan dari inspektorat. Jangan sampai berlanjut ke tahapan selanjutnya yakni ditindak KPK," kata Kunto. (*)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved