TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pekalongan, diduga bermasalah.

Program Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut diindikasikan ada penyelewengan dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk meraih keuntungan.

Data yang dihimpun Tribunjateng.com dari berbagai sumber, program BPNT dilaksanakan sejak Oktober 2018 sampai Maret 2019.

Bantuan tersebut didroping oleh salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Kemudian bantuan pangan tersebut berupa beras dengan tiap KPM 10 kilogram didistribusikan ke penerima melalui transfer ke ATM atau KKS.

Setelah ditransfer melalui EDC, selanjutnya bukti ditukar beras yang sebelumnya didroping ke e-Warung Gotong Royong di masing-masing kecamatan yang dikelola oleh KPK PKH.

Adapun tiap KPM menerima bantuan beras seberat 10 kilogram perbulan dengan harga Rp 11 ribu perkilogram.

Sementara, realitasnya perkilogram tiap KPM dikenai harga Rp 10.100.

Sedangkan selisih harga Rp 900 menjadi keuntungan e-Warung.

Sehingga tiap e-Warung dalam sebulan mendapat keuntungan dari KPM Rp 9.000.