Cegah Korupsi, KPK RI dan Pemkab Batang Gelar Sosialisasi tentang Gratifikasi

Bupati Batang Wihaji mengatakan Pemkab terus melakukan pencegahan dan melawan perbuatan tindak pidana korupsi

Cegah Korupsi, KPK RI dan Pemkab Batang Gelar Sosialisasi tentang Gratifikasi
Tribunjateng.com/Dina Indriani
Pemerintah Kabupaten Batang bersama KPK RI sosialisasikan aturan pengendalian gratifikasi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Batang, Selasa (29/10/2019). 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang bersama KPK RI sosialisasikan aturan pengendalian gratifikasi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Batang, Selasa (29/10/2019).

Sosialisasi tersebut tak lain sebagai upaya mencegah terjadinya praktek tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Gratifikasi KPK RI Lela Luana agar para ASN dari OPD mengetahui dan mengerti spesifikasi gratifikasi secara detail.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Wihaji, Wakil Bupati Suyono, Sekda Nasikin bersama 89 kepala OPD se-Kabupaten Batang menandatangani pernyataan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi

Bupati Batang Wihaji mengatakan Pemkab terus melakukan pencegahan dan melawan perbuatan tindak pidana korupsi.

"Di Pemkab yang memiliki potensi besar tindak pidana korupsi berada di rencanaan, pengadaan barang dan jasa jual beli jabatan dan perijinan," ujarnya.

Dijelaskannya, empat potensi tersebut menjadi perhatian Pemkab Batang dengan harapan untuk mengurangi dan menghilangkan potensi tindak pidana korupsi maupun gratifikasi.

"Oleh karena itu, Pemkab berikhtiar untuk pencegahan korupsi dengan membangun sistem seperti e-planing, e-budgeting, LPSE di perijinan OSS, namun perubahan itu tetap dipengaruhi oleh komitmen pimpinan 45 persen, 35 persen sistem, 20 persen dari lainnya," jelasnya.

Menurutnya, korupsi bisa dilakukan oleh siapapun karena ada potensi dan kebiasaan sehingga inilah yang menjadi masalah Bangsa Indonesia.

"Pemkab Batang terus berupaya menghilangkan korupsi dengan dalah satunya ikhtiar dengan meminta pendampingan dari KPK, karena kita semangat ingin memperbaiki negara dimulai dari daerah," ujarnya.

Sementara Deputi Pencegahan Direktorat Gratifkasi KPK RI Lela Luana mengatakan gratifikasi menjadi pintu masuk perbuatan korupsi, dan hal tersebut bisa terjadi karena tidak mengetahui perilaku koruptif atau bukan, benturan kepentingan, kurangnya integritas individu dan lemahnya sistem yang berintegritas.

"Sesuai Undang - undang 31/1999 juncto UU 20/2001, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokan menjadi kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan dalam pengadaan," jelasnya.

Dikatakan Lela, pihaknya telah melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di seluruh Kota/Kabupaten hingga Kementerian sehingga harapannya tidak lagi ada perilaku korupsi.

"Melalui sosilisasi ini kami berharap semua yang terlibat bisa mengerti dan mengetahui dengan baik, sehingga perilaku korupsi tidak ada lagi di Indonesia," pungkasnya. (din)

Penulis: dina indriani
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved