Tangani Perusahaan Tak Patuh, BPJS Kesehatan Kerjasama dengan Kejari Batang

BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan menandatangani perpanjangan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang

Tangani Perusahaan Tak Patuh, BPJS Kesehatan Kerjasama dengan Kejari Batang
Tribunjateng.com/Dina Indriani
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Dodi Pamungkas menandatangani perpanjangan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang diwakili oleh Kasi Datun, di Hotel The Sidji, Selasa (29/10/2019). 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan menandatangani perpanjangan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang.

Kerja sama tersebut dilakukan terkait penanganan perusahaan tidak patuh dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.

"MoU ini tak lain juga tugas kami sebagai pengacara negara, sehingga ke depan apabila dibutuhkan BPJS kami dapat melakukan tindakan," terang Kepala Kejari Batang, Wahyudi melalui Kasi Datun Kejari Batang, Dista Anggara Selasa (29/10/2019).

Dijelaskannya, kerjasama yang sudah berjalan yakni permasalahan perusahaan yang tidak patuh.

Sanksi pidana untuk setiap perusahaan tidak patuh juga diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Upaya hukum tersebut ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang kerap memberikan edukasi hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial namun tetap memilih untuk tidak patuh.

"Tugas kami dalam hal ini mengadvokasi atau mengundang perusahaan yang belum mendaftar sehingga kami berikan pengarahan terkait aturan yang ada kewajiban hak pekerja dicover sebagai peserta JKN kis," terangnya.

Sementara Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Pekalongan, Dodi Pamungkas mengatakan penegakan kepatuhan penyelenggaraan program jaminan sosial bersama Kejari turut membantu dalam penyelenggaraan program jaminan sosial di wilayah Batang.

Sementara sampai dengan September 2019, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 625.927 jiwa atau 79,47 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Batang.

Dodi mengungkapkan kepatuhan badan usaha secara kolektifitas iuran cukup bagus 95-99 persen hanya memang kecenderungan menunggak sehingga harus dikawal kejaksaan.

"Kami selalu melakukan evaluasi bersama, jika ada permasalahan terkait perusahaan tidak patuh kami konsultasikan dengan pihak Kejari sehingga kerjasama sejauh ini berlangsung dengan sangat baik," pungkasnya. (din)

Penulis: dina indriani
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved