70 Persen Lahan di Kabupaten Pekalongan Sudah Bersertifikat PTSL

Kepala BPN Kabupaten Pekalongan Sujarno mengatakan hari ini ada dua kegiatan penyerahan sertifikat PTSL

70 Persen Lahan di Kabupaten Pekalongan Sudah Bersertifikat PTSL
Tribunjateng.com/Indra Dwi Purnomo
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat menyerahkan sertifikat PTSL di Desa Brengkolang, Kecamatan Kajen, Rabu, (30/10/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) BPN di Kabupaten Pekalongan, yang telah dilakukan sejak tahun 2016, saat ini telah menyelesaikan sertifikat lahan milik masyarakat dengan prosentase 70 persen, dari keseluruhan lahan belum bersertifikat di Kabupaten Pekalongan.

Kepala BPN Kabupaten Pekalongan Sujarno mengatakan hari ini ada dua kegiatan penyerahan sertifikat PTSL.

Di Desa Lemahabang, menyerahkan 1.200 sertifikat tanah milik dan 528 sertifikat tanah milik warga di Desa Brengkolang, Kecamatan Kajen, Rabu, (30/10/2019).

"Sudah diserahkan sertipikat di Desa Lemahabang, dan sekarang ini di Desa Brengkolang. Secara keseluruhan di Kabupaten Pekalongan sampai saat ini sudah mencapai 70 persen, dan akan diselesaikan semuanya pada tahun 2023," kata Sujarno kepada Tribunjateng.com.

Pihaknya menyebutkan sertipikat ini adalah bukti hak paling tinggi untuk kepemilikan tanah, dan harus dijaga secara baik, serta bisa dijadikan sebagai sarana dalam peningkatan perekonomian, sebagai jaminan.

"Boleh saja dijaminkan asal tidak untuk konsumtif, beli mobil, motor dan sebagainya. Tapi untuk kepentingan manfaat usaha, penambahan modal. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat," jelasnya.

Sujarno menambahkan dengan diterimanya sertifikat oleh masyarakat, apabila tidak diberikan pengertian tentang pemanfaatnya, dikhawatirkan digunakan tanpa manfaat.

"Jadi sekalian saja disosialisasikan agar digunakan secara baik dengan dijadikan agunan secara bermanfaat untuk kesejahteraan," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan, keberadaan sertifikat itu sebagai pembatas hak milik, untuk meminimalisir konflik, karena kepemilikan sudah jelas.

"Oleh karena itu, harus dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat," katanya.

Tidak hanya itu, kegiatan pembagian sertifikat program PTSL yang dilakukan secara massal di desa-desa, sekaligus dimanfaatkan untuk sosialisasi seluruh program yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, seperti Pilkades tanpa pembagian uang, program kudu sekolah, dan lain sebagainya.

"Yang jelas kesempatan bertemu dengan masyarakat ini, kita jadikan sebagai media untuk sosialisasi program pemerintah juga. Supaya masyarakat ikut berperan dalam menyukseskan program tersebut," tambahnya. (Dro)

Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved