Ketua Komisi A DPRD Kudus Ingatkan Jangan Ada Politik Uang Pilkades Payaman

Komisi A DPRD Kudus ingin Pilkades serentak nantinya tak ada politik uang, jelang kampanye hingga masa tenang.

Ketua Komisi A DPRD Kudus Ingatkan Jangan Ada Politik Uang Pilkades Payaman
Tribun Jateng/ Rifqi Gozali
Penetapan dan pengambilan nomor urut calon kepala desa Payaman, Kecamatan Mejobo, Kudus, Jumat (1/11/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Komisi A DPRD Kudus ingin Pilkades serentak tak ada politik uang. 

Kontestasi itu akan digelar pada 19 November 2019, serentak di 116 desa.

"Pilkades Kudus kalau bisa tidak ada politik uang. Agar, proses demokrasi skala desa bisa berjalan tanpa merusak muruahnya,"kata Ketua Komisi A DPRD Kudus Nurhudi.

Saat itu dia menyambangi proses penetapan nomor calon kepala desa dan pengambilan nomor urut di Balai Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, Jumat (1/11/2019).

Aris Semringah Dapat Makan Siang Gratis dari Gerobak Sedekah Polsek ‎Pasar Kliwon Solo

Seusai Melahirkan, Feri Memasukkan Anaknya ke Lemari Pakaian, Terungkap Setelah Dibujuk Dokter

Kader Posyandu di Slerok Tegal Tolak Iuran Wajib Rp 50 Ribu, Diduga Beli Emas 2 Gram Pegawai Mutasi

Nurhudi mengucapkan pesan peniadaan politik uang itu sebanyak dua kali.  

Dalam Permendagri, tambahnya, diatur bahwa politik uang itu dilarang selama masa kampanye.

"Lha ini kami juga akan melihat bagaimana untuk di hari tenangnya. Kami juga koordinasi dengan desa berapa hari untuk hari tenangnya. Untuk money politic untuk pemberian sesuatu menjanjikan kami belum melihat ke situ," katanya.

Dalam tahapan Pilkades di Kudus, setiap calon akan mendapat kesempatan kampanye selama tiga hari sejak 12 sampai 14 November 2019.

Masa-masa itu menjadi ajang calon kepala desa mengumbar janji dan program demi meraup simpati warga.

"Jadi harapan kami sebagai Komisi A, apapun yg terjadi, siapa pun yang terpilih itulah kader terbaik desa," katanya.

Nurhudi berujar, giat menyambangi desa bagian pengawasan jalannya Pilkades.

Dia pun berjanji, saat masa tenang akan turun ke desa sembari koordinasi dengan aparat kemananan.

Bagaimanapun, ancaman keamanan dalam Pilkades tidak bisa dianggap enteng.

"Kami akan koordinasi dengan aparat keamanan, dengan Polres dengan Kodim dengan Satpol PP untuk sidak 3 hari (ke desa) yang kami anggap rawan," katanya. (Rifqi Gozali)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: Daniel Ari Purnomo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved