OPINI : Peluang Calon Perseorangan Kepala Daerah 2020

SESUAI dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020 bahwa tanggal 26 Oktober 2019 adalah persyaratan penetapan

OPINI : Peluang Calon Perseorangan Kepala Daerah 2020
Bram
Novi Maria Ulfah 

Oleh Novi Maria Ulfah

Anggota KPU Kota Semarang

SESUAI dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020 bahwa tanggal 26 Oktober 2019 adalah persyaratan penetapan jumlah minimal dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT pemilu atau pemilihan terakhir.

Menyusuli PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tersebut, surat edaran dengan nomor 2096 KPU RI yang menyebutkan bahwa jumlah daftar pemilih terakhir yang dimaksud adalah jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Jumlah syarat minimal dukungan dan persebaran calon perseorangan ini, akan diumumkan, baik di web KPU kabupaten/kotadan/ataupun media massa sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan 8 Desember2019.

Setelah pengumuman maka, bagi calon yang hendak mendaftar sebagai kepada daerah (gubernur, bupati atau walikota). bisa menyerahkan syarat dukungan perseorangan pada tanggal 11 Desember 2019-5 Maret 2020 ke KPU provinsi/kabupaten/kotasetempat.

Selanjutnya dilaksanakan verifikasi administrasi (vermin) dan verifikasi faktual (verfak). Dalam tahap ini, akan diteliti syarat dukungan perseorangan berupa lembar B1-kwk (formulir surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan) dan fotokopi KTP/Surat Keterangan pendukung.

Sedang untuk verifikasi faktual, petugas verfak (penyelenggara pemilu) harus bertemu langsung dengan pendukungnya untuk memvalidasi data tersebut. Tujuan verifikasi faktual untuk mengonfirmasi kepada yang bersangkutan (pemilih), apakah benar-benar mendukung atau tidak.

Payung hukum

Pertama, UUD RI pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Lebih lanjut juga terdapat dalam pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mendukung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Pun juga terdapat dalam pasal 28 (d): “Setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Kedua,Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2007 mengabulkanjudicial reviewterhadap beberapa pasal terkait persyaratan pilkada. Menurut MK, UU No 32 tahun 2004, yang menyatakan hanya partai atau gabungan parpol yang dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga di UU Nomor 12/2008 menyebutkan bahwa calon perseorangan bisa maju dalam Pilkada.

Halaman
123
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved