Lima Daerah Ini Masih Bermasalah Soal NPHD, Dikaitkan Dana Pilkada Serentak

Kemendagri RI mencatat setidaknya ada lima daerah yang hingga sekarang belum menyelesaikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Lima Daerah Ini Masih Bermasalah Soal NPHD, Dikaitkan Dana Pilkada Serentak
KOMPAS.COM/DETI MEGA PURNAMASARI
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Syarifuddin. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTAKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mencatat setidaknya ada lima daerah yang hingga sekarang belum menyelesaikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Bahkan, kelima daerah tersebut bakal diundang agar bisa menyelesaikannya.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Syarifuddin mengatakan, masih ada daerah yang belum menyampaikan NPHD karena daerah tersebut belum mendapat giliran difasilitasi Kemendagri.

"Tidak ada perpanjangan waktu (penyelesaian NPHD), cuma belum dapat giliran saja. Karena kami undang dua daerah per hari untuk difasilitasi," kata Syarifuddin seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

Berdasarkan data Kemendagri per Kamis (7/11/2019), setidaknya terdapat 5 daerah.

Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Solok dan Solok Selatan yang belum tanda tangan dengan KPU.

Lalu Kabupaten Nias Selatan, Kota Sibolga, dan Provinsi Sulawesi Tengah belum tanda tangan dengan Bawaslu.

Sebelumnya, Kemendagri telah memberi batasan waktu agar seluruh daerah bisa menyelesaikan persoalan NPHD hingga 1 Oktober 2019.

Namun jika sudah difasilitasi Kemendagri, kata dia, biasanya, persoalan tertundanya tanda tangan NPHD tersebut bisa rampung.

"Kalau sudah difasilitasi di Jakarta biasanya selesai. Biasanya kendalanya, pihak penyelenggara atau pemda bertahan dengan pagu anggaran sesuai versi masing-masing," kata dia.

Halaman
12
Editor: deni setiawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved