Pengembangan Kawasan Industri di Jateng Harus Dibarengi Penyelamatan Lingkungan

Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tujuh persen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki poin- poin prioritas yang bakal dikembangkan.

Pengembangan Kawasan Industri di Jateng Harus Dibarengi Penyelamatan Lingkungan
TRIBUN JATENG/AMANDA RIZQYANA
Ilustrasi pencemaran 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tujuh persen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki poin- poin prioritas yang bakal dikembangkan.

Ada tiga poin yang akan digarap, yakni pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK), Kawasan Industri Brebes (KIB), dan pengelolaan sektor pariwisata Borobudur.

Dua prioritas pengembangan Jateng merupakan di sektor kawasan industri. Hal ini menjadi sorotan kalangan dewan. Bukan karena peningkatan kawasan industri yang menjadi sorotan, melainkan potensi limbah yang akan terjadi.

"Jateng ini ada dua kawasan industri yang akan dikembangkan. Pemerintah harus betul- betul memperhatikan kerusakan lingkungan yang disebabkan limbah produksi kawasan industri itu," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso, Rabu (6/11).

Kondisi ini akan menjadi masalah jika tidak dibarengi dengan kebijakan strategis untuk meminimalisir limbah atau penyelamatan lingkungan. Selama ini, beberapa industri di Jateng memunculkan problem limbah sehingga pengembangan industri mengabaikan nilai penting lingkungan.

Contohnya, industri batik di Pekalongan yang limbahnya mencemari sungai hingga berwarna hitam pekat, kemudian pencemaran Sungai Bengawan Solo yang saat ini tengah menjadi sorotan. Diduga pencemaran itu dari limbah industri yang ada di sekitar aliran sungai.

Lalu beberapa waktu yang lalu, masih melekat di ingatan pencemaran limbah yang menimbulkan bau busuk dari PT RUM di Sukoharjo. Kemudian, penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari pabrik gula di Blora.

Selain itu, faktor pengawasan pembuangan limbah dinilai sangat kecil dan terbatas. Dia pun mengajak semua pihak untuk memiliki pemahaman terkait penyelamatan lingkungan.

"Dari sisi anggaran, untuk penyelamatan lingkungan saja kecil. Hanya 0,035 persen dari total APBD. Kalau diakumulasikan semua dinas di Jawa Tengah, total 1,37 persen. Ini sangat kecil. Karena itu, harus ada peningkatan anggaran untuk sustainable development (penanganan berkelanjutan) soal lingkungan," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia berharap ada kenaikan anggaran hingga 300 persen ke angka Rp 68 miliar untuk penyelamatan lingkungan.

Pos anggaran untuk lingkungan ini, kata dia, difokuskan untuk pengawasan dan tindakan preventif atau pencegahan. Menurutnya, lingkungan sama saja dengan kesehatan, pencegahan yang paling utama.

"Sama dengan sektor kesehatan, di lingkungan juga seharusnya ada bidang sendiri yang menangani promosi penyelamatan lingkungan. Selama ini, ketika lingkungan sudah rusak, baru bertindak. Mindset-nya harus diubah yakni pencegahan paling utama," ujarnya.

Memang, pembangunan strategis di satu daerah, semisal pembangunan kawasan industri atau pun jalan tol, otomatis akan merubah bentuk lingkungan di sekitar.

Hadi menyebutkan contohnya yakni pembangunan jalan tol yang akan mengancam dan mendegradasi lingkungan seperti kualitas udara dan air. Sehingga, setiap pembangunan harus dibarengi dengan kesadaran pentingnya penyelamatan lingkungan untuk keberlangsungan makhluk hidup yang ada.(mam)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved