BSN Kerja Sama dengan Kemenko PMK Susun RSNI Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Maraknya fenomena kasus artis yang terjerat penggunaan narkotika, akhir-akhir ini sangat mencengangkan dan memprihatinkan.

BSN Kerja Sama dengan Kemenko PMK Susun RSNI Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pecandu Narkotika
IST
Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif BSN, Hendro Kusumo, saat ditemui di kantor nya di Jakarta. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Maraknya fenomena kasus artis yang terjerat penggunaan narkotika, akhir-akhir ini sangat mencengangkan dan memprihatinkan.

Untuk ini, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) penyelenggara layanan rehabilitasi pecandu narkotika.

Dalam siaran pers yang diterima Tribunjateng.com, Jumat (8/11/2019) dijelaskan, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional/BNN pada tahun 2017, terdapat 3.376.115 orang penyalahguna NAPZA, dengan 1 juta orang dalam kategori prioritas untuk rehabilitasi.

Sesuai dengan Pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, mengamanatkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

“Sampai saat ini, penyelenggara layanan rehabilitasi pengguna narkotika belum memiliki standar yang sama.

Bahkan perlunya standar nasional layanan rehabilitasi ini sempat pula disinggung oleh temuan Ombusdman, karena perbedaan masing-masing layanan publik itu yang berdampak langsung ke masyarakat pengguna, baik dalam bentuk layanan yang akan diterima maupun biaya yang harus ditanggung,” ujar Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Kreatif BSN, Hendro Kusumo.

Pedagang Pasar Pagi Blok A Kota Tegal Mengadu ke Dewan, Anshori Usul Retribusi Digratiskan

Lantik 5 Pejabat Tinggi Pratama, Bupati Banyumas : Tidak Perlu Takut Hukum Jika Tidak Bersalah

Geger Kasus Sriwijaya Air, GM Bandara Adi Soemarmo: Sudah Beri Refund, Situasi Tetap Kondusif

Buset, Utang BPJS Kesehatan di RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang Capai Rp 65 Miliar

Berdasarkan catatan BNN, lanjut Hendro, sampai tahun 2018 terdapat sekitar 923 lembaga rehabilitasi yang mampu melayani sekitar 30.000 pecandu, dimana pengelolaan lembaga rehabilitasi tersebut antara lain dilakukan oleh Kementerian Sosial yang melayani 2.204 orang.

Sedangkan Instansi Penerima Wajib Lapor/IPWL dengan 788 institusi seperti BNN, Kementerian Kesehatan, POLRI, dan Kemenkumham yang melayani 9.415 orang, serta lembaga swasta/masyarakat yang melayani 17.894 orang.

Untuk itu, dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh PMK terkait tindak lanjut Inpres 6/2018, menyepakati untuk menyusun standar tentang layanan rehabilitasi berkelanjutan dalam bentuk SNI.

“Pada saat itu belum ada Komite Teknis yang relevan untuk menyusun SNI terkait rehabilitasi NAPZA, maka pada awal September 2019, BSN atas usulan Kemenko PMK membentuk Komite Teknis Rehabilitasi Pecandu Narkotika, yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan 4 stakeholder pemerintah, konsumen, pelaku usaha, dan pakar.

Halaman
12
Penulis: Desta Leila Kartika
Editor: muh radlis
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved