Susana Kebingungan Bayar Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

Wanita itu mengaku tak sanggup membayar tunggakan BPJS Kesehatan, karena usaha yang dilakoninya tengah terpuruk

Susana Kebingungan Bayar Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan
Tribunjateng.com/Budi Susanto
Masyarakat tengah mengantri mendapatkan pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Pekalongan, Jumat (8/11/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - "Bingung aku, wes dagangan sepi, iuran BPJS Kesehatan nunggak setahun, malah ameh diundake iurane (Bingung saya, usaha masih sepi, iuran BPJS Kesehatan juga belum bayar satu tahun, malah ada rencana kenaikan)," keluh Susana (53) warga Keputran Pekalongan Timur, menanggapi wacana kenaikan iuran BPJS kesehatan kepada Tribunjateng.com, Jumat (8/11/2019).

Susana merupakan satu di antara peserta BPJS Kesehatan kelas pertama asal Kota Pekalongan, di mana iuran BPJS Kesehatannya macet selama satu tahun.

Saat didatangi kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di rumahnya, ia hanya bisa berkeluh kesah.

Wanita itu mengaku tak sanggup membayar tunggakan BPJS Kesehatan, karena usaha yang dilakoninya tengah terpuruk.

"Tunggakan selama satu tahun yang harus saya bayar Rp 1,9 juta untuk satu orang, padahal keluarga saya ada empat orang. Kalau ditotal Rp 7,4 juta harus saya bayar," katanya.

Dilanjutkannya, wancana kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuatnya semakin kebingungan.

"Uang dari mana kalau kondisi ekonomi sedang seperti ini, untuk bayar tunggakan saja tidak mampu, apalagi kalau iuran dinaikkan," jelasnya.

Tanggapan lainya disampaikan Linda (50) warga Sugihwaras, Pekalongan Timur, yang masih tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas pertama.

Secara terang-terangan ia menolak sanksi yang akan diberlakukan, jika telat dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

"Katanya kalau telat membayar tidak bisa mengurus SIM, atau IMB, itu aturan konyol, tidak masuk di akal," ucapnya.

Ia manambah, sengaja tidak membayar iuran sejak beberapa tahun lalu, lantaran kecewa terhadap pelayanan yang diberikan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Hampir empat tahun saya tidak membayar, saya sengaja karena kecewa terhadap pelayanan kesehatan menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Waktu saya melahirkan pelayanannya buruk. Entah bagaimana kalau memang sanksi diterapkan nanti, karena saya menunggak lama," tambahnya. (*)

Penulis: budi susanto
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved