Bawaslu Kendal Bentuk Tiga Desa Anti Politik Uang, Berikut Tugasnya

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendal bentuk tiga desa jadi pionir untuk pencegahan politik uang.

Bawaslu Kendal Bentuk Tiga Desa Anti Politik Uang, Berikut Tugasnya
Tribun Jateng/ Dhian Adi
Penandatanganan deklarasi desa anti politik uang di Desa Pagersari, Patean oleh komisioner Bawaslu Kendal 

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendal bentuk tiga desa jadi pionir untuk pencegahan politik uang.

Tiga Desa itu yakni Desa Salamsari (Boja), Kelurahan Langenharjo (Kendal) dan Desa Pagersari (Patean).

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kendal, Wahidin Said mengatakan tiga desa itu akan menjadi percontohan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kendal.

Menurutnya tiga desa itu telah berkomitmen untuk menolak segala bentuk politik uang yang dapat mencederai demokrasi.

"Sebelum kami berikan pemahaman apa itu demokrasi, apa itu politik uang dan bentuknya. Hal itu agar mereka memahami modus dan bentuk politik uang berikut dengan dampaknya," ujarnya seusai Peluncuran Desa Anti Politik Uang, di Kampung Literasi, Desa Pagersari Patean pada Minggu (10/11/2019).

Warga Kaliwungu Kendal Masih Lestarikan Tradisi Weh-wehan Jelang Maulid Nabi Muhammad

Satlantas Polres Kendal Jaring 3.147 Pelanggar Lalu Lintas Selama Operasi Zebra

Kejati Jateng Tetapkan Lagi Tersangka Makelar Kredit Fiktif Kupedes BRI Unit Kendal

Selain membentuk tiga desa anti politik uang, Bawaslu juga ikut memberikan pembinaan pengawasan pemilu kepada tiga desa lainnya yakni Desa Parakansebaran (Pageruyung), Desa Merbuh Singorojo, dan Desa Magersari Patebon.

Ia mengatakan bahwa selain memberikan pemahaman politik uang dan dampaknya, pihaknya pun juga mengajak para warga desa itu untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap proses pemilu dan memberanikan diri untuk melapor kepada Bawaslu jika menemukan pelanggaran pemilu.

"Partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilu sangat diperlukan agar proses demokrasi berjalan dengan baik," tambahnya

Sementara itu, PJ Kades Pagersari, Akhmadi mengatakan kegiatan pembentukan Desa Anti Politik Uang sangat perlu.

Menurutnya masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang politik uang yang dapat merusak demokrasi.

"Selama ini warga desa sangat kritis dalam proses demokrasi. Terlebih saat menjelang Pilkades dan Pilkada yang sebentar lagi diadakan. Kami bangga kami jadi pionir dalam menjadi desa anti politik uang," tutup dia.

Penulis: Dhian Adi Putranto
Editor: Daniel Ari Purnomo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved