Jadi Keynote Speaker di UKSW, Wakil Ketua MPR RI Harap Wacana Haluan Negara Tak Sebatas Wacana

Sementara narasumber lain Prof. Daniel Kameo menilai terdapat masalah dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia sekarang

Jadi Keynote Speaker di UKSW, Wakil Ketua MPR RI Harap Wacana Haluan Negara Tak Sebatas Wacana
Istimewa
Wakil Ketua MPR RI Dr. Ahmad Basarah saat menerima cinderamata seusai menjadi keynote speaker Seminar Nasional di Balairung UKSW Salatiga Senin (11/11/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi (PSHTK) Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga bekerjasama dengan Center for Regulation Reform for Development (CORDev) menggelar seminar nasional bertajuk ‘Menimbang Urgensi Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan, di Balairung UKSW Senin (11/11/2019).

Selain menghadirkan Wakil Ketua MPR RI Dr Ahmad Basarah hadir juga 3 pembicara lain, yaitu Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnia (FEB) UKSW Prof. Daniel D. Kameo, Deputi Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI Prof. FX Adji Samekto, dan Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Dr. Bayu Dwi Anggono.

Dr. Ahmad Basarah saat menjadi keynote speaker mengatakan seminar yang ada sangat membantu MPR RI dalam menyosialisasikan wacana dan rencana hadirnya haluan negara.

Menurut dia, wacana tentang hadirnya haluan negara ini seharusnya tidak berhenti di wacana tetapi sudah menjadi rencana untuk menghadirkan kembali haluan negara.

“Saya berharap melalui seminar ini kita akan memiliki objektifikasi secara ilmiah perdebatan tentang haluan negara dan parameter yang dapat kita gunakan untuk kemudian menginventarisir dan mencari solusi atas problem kebangsaan yang muncul ditengah masyarakat. Dan kita memerlukan haluan negara sebagai pedoman pembangunan Indonesia,” terangnya dalam rilis kepada Tribunjateng.com, Selasa (12/11/2019)

Sementara narasumber lain Prof. Daniel Kameo menilai terdapat masalah dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia sekarang.

Dia mengungkapkan sejumlah tantangan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, antara lain sistem ketatanegaraan yang tidak menunjang adanya satu perencanaan pembangunan nasional yang komprehensif, integratif dan berkelanjutan dalam mencapai visi. 

“Dokumen pembangunan nasional juga masih minim mengakomodir Pancasila didalamnya,” katanya

Hal senada juga disampaikan Dr. Bayu Dwi Anggono dalam kaitannya dengan haluan Negara menurutnya haluan negara haruslah sesuai dengan perkembangan jaman dan dapat menjadi cermin dari aliran-aliran serta kekuatan nyata di tengah masyarakat.

Bayu mencontohkan berdasarkan perbandingan beberapa negara haluan negara ditempatkan di dalam konstitusi terjadi di Irlandia dan Filipina yang menempatkan Directive Principle of State Policy (DPSP) atau haluan negara dalam konstitusi adalah suatu yang wajar.

“Oleh karenanya akan menjadi menyulitkan ketika setiap rentang waktu akan mengevaluasi haluan negara yang berarti harus mengamandemen UUD,” ujarnya

Lebih lanjut disampaikan bahwa sebaiknya UUD hanya mengatur eksistensi adanya haluan negara dalam arti pengakuan adanya haluan negara di suatu negara, serta UUD menegaskan lembaga negara mana yang berwenang menyusun dan menetapkannya dan dengan produk hukum apa penetapan dilakukan.

Selian dihadiri ratusan mahasiswa seminar nasional kali ini diadakan dalam rangka peringatan dies natalis dua fakultas, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan Fakultas Hukum UKSW. (ris)

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved