Inspektorat Sragen Ungkap 599 Temuan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran, Begini Tanggapan Bupati

emkab Sragen gelar rapat Larwasda tahun pemeriksaan 2018 di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati setempat, Rabu (13/11/2019).

Inspektorat Sragen Ungkap 599 Temuan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran, Begini Tanggapan Bupati
Tribun Jateng/Mahfira Putri Maulani
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati dalam┬árapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Sragen, Rabu (13/11/2019) 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN - Pemkab Sragen gelar rapat Larwasda tahun pemeriksaan 2018 di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati setempat, Rabu (13/11/2019).

Rapat ini diikuti Camat, UPTD, Kepala Desa, Puskesmas, sekolah dan perwakilan dari Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (Subosukawonosraten).

Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen, Wahyu Widayat mengatakan gelar pengawasan Aparat Pengawas Fungsional sebagai bentuk tanggungjawab transparansi dan akuntabilitas.

"Menyosialisasi hasil pengawasan dalam kurun waktu satu tahun kepada seluruh SKPD/OPD dalam membudayakan pengawasan," kata Wahyu.

Pemkab Sragen Serahkan Bantuan 350 Unit Mesin Pompa Air Berbahan Bakar Gas untuk Petani

Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional, Bupati Sragen: Stunting dan JKN Jadi Isu Nasional

Pengawasan ini juga berupaya mempertahankan dan meraih opini Wajar Tanda Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan persiapan laporan keuangan pemerintah desa.

"Sasaran mempercepat dan meningkatkan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan, sebagai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penyelenggara pemerintahan daerah dan meningkat koordinasi antara Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah dengan entitas," terang dia.

Hasil pemeriksaan 2018 ditemukan 599 penyimpangan pengelolaan anggaran.

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan gelar pasukan ini juga mempersiapkan WTP untuk kelima kalinya.

Prestasi tersebut dikatakannya keseriusan semua pihak sudah menjalankan pemerintahan dengan baik serta berkat dukungan teman-teman semua.

"Mari semangat, semua harus merapatkan barisan WTP harus kita raih kembali untuk masa anggaran 2018 dan 2019," kata Yuni.

Yuni memberikan waktu 60 hari menindaklanjuti hasil pengawasan bisa sebelum APH yang akan turun langsung.

"Disegerakan, jika bisa lebih cepat kenapa harus berlama-lama. Temuan ini menandakan ini bukan uang sendiri namun uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," kaya Yuni.

Yuni menegaskan agar Inspektorat memberikan pengawasan menyeluruh terutama ke desa-desa.

Sekertaris Inspektorat Kabupaten Sragen, Badrus Samsudarusi pelanggaran tersebut hampir seluruh desa merata.

"Kabanyakan penemuan ya dana transfer seperti DD, ADD dan mereka kebanyakan belum tau karena masih baru kesalahan seperti dalam pajak, pembelanjaan melebihi indeks, pengerjaan kurang volume merata ke semua desa sekolah," terang dia. (uti)

Penulis: Mahfira Putri Maulani
Editor: Daniel Ari Purnomo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved