UPDATE Gugatan Guru Besar Undip Prof Suteki: Saksi Ahli Sebut Pemberhentian Suteki Inkrah

Guru besar hukum Administrasi Negara Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prof Hadin Muhjab

Guru Besar Undip Profesor Suteki(KOMPAS.com/NAZAR NURDIN) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Guru besar hukum Administrasi Negara Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prof Hadin Muhjab, mengatakan, keputusan memberhentikan Prof Suteki dalam jabatannya di Universitas Diponegoro telah inkrah.

Pasalnya, gugatan terkait keputusan itu diajukan setelah 90 hari surat keputusan keluar.

Hal ini disampaikan Prof Hadin saat menjadi saksi ahli pada sidang gugatan Suteki melawan Rektor Undip Yos Yohan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Semarang, Rabu (13/11).

Dalam kesempatan itu, Prof Hadin memberikan keterangan terkait prosedur pencopotan jabatan yang dikenakan kepada guru besar hukum Undip Prof Suteki.

Dirinya mengatakan, tenggang waktu gugatan yang diajukan penggunggat telah melebihi 90 hari dari dikeluarkannya surat pemberhentian. Oleh sebab itu, surat pemberhentian dianggap inkrah.

"Lebih dari 90 hari dianggap inkrah," kata dia.

Menurut dia, penjatuhan sanksi etik juga harus dibuktikan dewan kerhormatan kode etik (DKKE).

Selain itu, penjatuhan sanksi harus sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang bersifat proposional.

"Pada PP 53 Tahun 2010 juga diatur kewajiban dan larangan.

Apabila dilanggar, PNS dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi harus dikualifikasikan pelangarannya," jelas dia.

Halaman
1234
Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved