Ini Alasan Jaksa KPK Tuntut 7 Tahun Penjara Mantan Bupati Kepulauan Talaud - Kasus Dugaan Suap

Sri Wahyumi Maria juga dituntut membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ini Alasan Jaksa KPK Tuntut 7 Tahun Penjara Mantan Bupati Kepulauan Talaud - Kasus Dugaan Suap
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Terdakwa kasus dugaan suap paket pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019, Sri Wahyumi Maria Manalip menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/9/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sri Wahyumi Maria, mantan Bupati Kepulauan Talaud dituntut 7 tahun penjara.

Tak hanya itu, Sri Wahyumi Maria juga dituntut membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (18/11/2019).

Sri Wahyumi merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Kepulauan Talaud.

"Kami menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan."

"Satu, terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip bersama terdakwa Benhur Lalenoh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan.

Surat tuntutan itu dibacakannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/11/2019) malam.

Adapun Benhur merupakan orang kepercayaan Sri Wahyumi yang didakwa bersama-sama menerima suap berupa barang mewah dan uang dari pengusaha, Bernard Hanafi Kalalo.

Benhur Lalenoh dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Benhur dinilai jaksa terbukti berperan sebagai perantara suap untuk Wahyumi.

Sementara itu, Bernard telah dinyatakan terbukti bersalah dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim.

Halaman
123
Editor: deni setiawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved