DPRD Kabupaten Pekalongan

Propemperda Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Pekalongan Ditetapkan

Penandatangaan penetapan Propemperda tahun anggaran 2020 berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Propemperda Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Pekalongan Ditetapkan
Ist
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi bersama Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun memperlihatkan penetapan Propemperda tahun anggaran 2020 di ruang rapat paripurna DPRD, Kajen, Sabtu (16/11/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Bupati Pekalongan Asip Kholbihi bersama Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun menandatangani penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2020, Sabtu (16/11/2019) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan di Kajen.

Penandatangaan penetapan Propemperda tahun anggaran 2020 berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dengan pihak Pemerintah Daerah.

Hasilnya, disepakati delapan Raperda yang terdiri dari dua Raperda inisiatif DPRD yakni Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Selanjutnya enam Raperda merupakan usulan pemerintah daerah yaitu Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019, Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020, Reperda tentang APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021, Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemudian Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, dan yang terakhir Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan pada Badan Usaha Milik Daerah.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak, terutama kepada segenap pimpinan dan anggota Bapemperda yang telah mengkoordinasikan dalam rapat paripurna DPRD hari ini.

"Kepada OPD yang terkait, penyusunan dan pembahasan Raperda baik inisiatif DPRD maupun usulan Pemda agar benar-benar melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

"Sehingga Perda yang dihasilkan berkualitas, tepat waktu dalam penyusunan dan pembahasannya serta dapat diimplementasikan dengan baik," kata Asip saat memberikan sambutan di rapat paripurna.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asip juga menyampaikan terkait satu Raperda usulan Pemerintah Daerah yaitu tentang Lembaga Keuangan Mikro Kajen, yang merupakan Propemperda Tahun Anggaran 2019, tidak dapat dilanjutkan penyusunannya.

Berdasarkan hasil rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal pada (13/5/2019) dan rapat evaluasi program TPAKD pada (27/8/201) serta pendirian PT. LKM BKD Kabupaten Pekalongan.

"Untuk itu kami cabut, usulan atas Raperda tentang Lembaga Keuangan Mikro Kajen tersebut."

"Ini guna mendorong pengembangan lebih lanjut, atas keberadaan PT. LKM BKD Kabupaten Pekalongan menuju kemandirian serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan secara berkesinambungan," tuturnya. (Dro)

Editor: abduh imanulhaq
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved