Bupati Wihaji Terima Piagam WTP Dari Ditjend Perbendaharaan

Bupati Batang Wihaji menerima piagam dan plakat WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) 2018 dari Direktorat Jendaral Perbendaharaan

Bupati Wihaji Terima Piagam WTP Dari Ditjend Perbendaharaan
ISTIMEWA
Bupati Batang Wihaji menerima piagam dan plakat WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) 2018 dari Direktorat Jendaral Perbendaharaan, yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah, Selasa (19/11/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Bupati Batang Wihaji menerima piagam dan plakat WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) 2018 dari Direktorat Jendaral Perbendaharaan, yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah.

Penyerahan tersebut juga dibarengi dengan penandatangan nota kesepakatan tentang pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi peyelenggaraan kebijkan pengelolaan keuangan publik.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Abirawa Kantor Bupati setempat, Selasa ( 19/11/2019).

Tampak hadiri sekda Batang Nasikhin, Kepala DPPKAD Bambang Suprainto, Kepala Inspektorat Lany Dwi Rejeki.

"Ini merupakan kebanggaan Pemkab Batang karena tata kelelola keuangan negara dinai berhasil merih WTP. Namun kata ahli hukim prestasi ini bukan berarti tidak ada korupsi," tutur Bupati Wihaji dalam rilis.

WTP merupakan indikator penting untuk pengelolaan keuangan negara lanjutnya, oleh karena itu, Pemkab beruaha penyelangaraanya menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"SPBE sebagai upaya kita dalam transparansi anggaran, database tata kelola keuangan negara," jelasnya

Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah mengatakan, pengharagaan dari pemerintah pusat kepada Pemkab Batang yangvtelah mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara dengan standar tertinggi.

"WTP adalah standar penilaian tertinggi, namun penghargaan yang sebenarnya adalah pemeberian dana insentif daerah," jelas Sulaimansyah.

Ia juga berharap agar Pemkab mampu mempertahankan prestasi WTP dan harus ditingkankan, karena kalau keuangan derahnya bagus berkaitan pula dengan keuangan pemerintah Republik Indonesia.

"MoU ini juga untuk mewujudkan good governance dan clen governance tetap terjaga serta nilai-nilai uang yang kita pungut dari masyarakat kembali untuk kemakmuran masyarakat," ujarnya.

Sulaimansyah juga menjelaskan ditjen perbendaharaan bidang pemberdayaan masyarakat melalui kredit usaha rakyat (KUR) di Kabupaten Batang sudah disalurkan Rp 372,3 Miliar kepada 14.454 debitur.

"Oleh karena itu, kita diharapkan ada sinergi monitoring bersama untuk ketepan sasaran penayaluran KUR.

Sehingga subsisi bunganya 7 persen tepat sasaran kepada debitur yang membutuhkan, karena ada beberapa yang tidak tepat sasaran," pungkasnya. (din)

Penulis: dina indriani
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved