Bupati Karanganyar Prioritaskan Turunkan Angka Kemiskinan Tahun 2020

Kelembagaan dan intervensi program akan dilakukan dalam upaya penurunan angka kemiskinan pada 2020.

Bupati Karanganyar Prioritaskan Turunkan Angka Kemiskinan Tahun 2020
Tribun Jateng/Agus Iswadi
Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat menandatangani Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020 di Ruang Paripurna DPRD Karanganyar, Jumat (22/11/2019). 

TRIBUNAJATENG.COM, KARANGANYAR - Kelembagaan dan intervensi program akan dilakukan dalam upaya penurunan angka kemiskinan pada 2020.

Pernyataan itu disampaikan Juliyatmono seusai Sidang Paripurna dengan agenda penetapan rancangan kesepakatan bersama antara bupati dan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD Prioritas Platfon Anggaran Sementara Karanganyar 2020 di Ruang Paripurna DPRD Karanganyar, Jumat (22/11/2019).

Dalam kesempatan itu dilakukan penandatanganan nota kesepakatan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati Karanganyar, Juliyatmono dan Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo.

Di dalam nota kesepakatan tersebut, terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp 4,78 persen.

Yang awalnya pada 2019 sebesar Rp 2,123 triliun, untuk pendapatan 2020 diasumsikan sebesar Rp 2,225 triliun.

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karanganyar ada peningkatan sebesar Rp 8,91 persen.

Yang awalnya pada 2019 sebesar Rp 327, 921 miliar, untuk PAD 2020 diasumsikan sebesar Rp 357,146 miliar.

Bupati Karanganyar menyampaikan, pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas anggaran pada 2020, namun dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, penguatan kelembagaan menjadi prioritas pada 2020.

Selain itu juga dilakukan intervensi program bagaimana masyarakat keluar dari zona kemiskinan.

Pemkab Karanganyar Serahkan Bantuan 105 Kelompok Ternak di 15 Kecamatan

Video Karnaval Hari Jadi Ke-102 Kabupaten Karanganyar

Ratusan Peserta Karnaval Gelar Pentas Keunggulan Daerah saat Hari Jadi ke-102 Kabupaten Karanganyar

"By name by address sudah kita data. Kelembagaan diperkuat melalui Dispermasdes (Posbindu, PKK, Dasawisma, dan Kades Posyandu). intervensinya ada di Dinas Sosial dan teringrasi di Dinas Kesehatan," katanya kepada wartawan, Jumat (22/11/2019).

Dikatakan Juliyatmono, anggaran yang dibutuhkan untuk intervensi penurunan angka kemiskinan ini jika diakumulasikan mencapai Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar.

Anggaran tersebut tersebar di beberapa dinas.

"Saya akan turun sendiri melakukan intervensi. Saya ingin membuktikan apakah warga tersebut benar-benar miskin. Jika masih usia produktif akan kita beradayakan atau mengadakan diklat-diklat, sehingga dapat keluar dari zona kemiskianan," ungkapnya. (Ais)

Penulis: Agus Iswadi
Editor: Daniel Ari Purnomo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved