Pemkot Tegal Terima DIPA Rp 695,71 Miliar, Dedy: Kami Siap Bersinergi dengan Pemprov Jateng

Pemerintah Kota Tegal mendapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 695,71 miliar.

Pemkot Tegal Terima DIPA Rp 695,71 Miliar, Dedy: Kami Siap Bersinergi dengan Pemprov Jateng
istimewa
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono (kiri) menerima menerima DIPA secara simbolis. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Tegal mendapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 695,71 miliar.

DIPA tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp 17,8 miliar, DBH Bukan Pajak sebesar Rp 1,070 miliar, dana alokasi umum sebesar Rp 512,93 miliar, dana alokasi khusus disik sebesar Rp 82,039 miliar, dana alokasi non fisik sebesar Rp 71,135 miliar dan Dana Intensif Daerah (DID) sebesar Rp 10,654 miliar.

Penyerahan DIPA tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Sulaiman Sah di Gedung Gradhika Bhakti Praja komplek Gubernuran Jawa Tengah, Senin (25/11/2019).

Usai menerima DIPA, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan, pihaknya siap melaksanakan amanah dari Gubernur Jawa Tengah.

"Kami berharap, Kota Tegal dapat bersinergi dengan Provinsi Jawa Tengah, dalam melaksanakan program dari alokasi APBN untuk meningkatkan perkembangan ekonomi," kata Dedy Yon dalam rilis yang diterima tribunjateng.com, Senin (25/11/2019).

HUT ke-48 Korpri Kota Tegal, Ada Jalan Sehat Berhadiah Motor

Banggar DPRD Kota Tegal Sepakati Pembahasan RPABD 2020

Upacara 3 Pilar di Kota Tegal, Dedy Yon Imbau untuk Jaga Kekompakan

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Sulaiman Sah mengatakan, tahun 2020 sebagai jangka menengah pertama menuju pencapaian visi Indonesia maju pada 2045.

Maka APBN 2020 difokuskan pada akselerasi daya saing melalui inovasi dan menguatkan sumber daya manusia.

Menurutnya, tentunya APBN 2020 diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang mencapai minimal 5,3 persen.

Tingkat kemiskinan dengan sasaran 8,5-9 persen dan tingkat ketimpangan 0,375 persen.

"Pemerintah pusat mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif. Hal itu dalam bidang penguatan SDM yang berkualitas, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, birokrasi yang siap melayani dan bebas korupsi, serta antisipasi ketidakpastian," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Fajar Bahruddin Achmad
Editor: Daniel Ari Purnomo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved