BERITA LENGKAP: Mahfud Jelaskan 3 Wujud Radikalisme dan Aksi Teror Libatkan Milenial dan Perempuan

Sudah 30 orang ditangkap karena diduga terlibat dalam serangan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, 13 November lalu.

BERITA LENGKAP: Mahfud Jelaskan 3 Wujud Radikalisme dan Aksi Teror Libatkan Milenial dan Perempuan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019). 

Kamis lalu, dia menyatakan bahwa anak muda harus dipahamkan ajaran agama Islam yang lurus, jangan hanya sepotong-sepotong, tidak utuh atau bahkan hanya belajar lewat online.

"Alangkah bagusnya bila belajar langsung kepada ulama yang memiliki pemahaman yang wasathiyah," kata Umar Patek di Lapas Porong.

Umar Patek yang merupakan napi teroris, dan sekaligus sebagai guru gembong teroris Noordin M Top itu tampak sudah berubah menjadi moderat.

Kini Umar Patek alias Hisyam bin Alizein telah menyatakan diri kembali ke NKRI. Pengamat terorisme menyebut, deradikalisasi akan efektif bila melibatkan orang yang dipercayai sebagai kelompok yang telah terpapar atau sepaham. Guru atau keluarga merkea lebih menyentuh untuk diajak deradikalisasi.

Di Solo ada juga mantan napi terorisme Badri Hartono yang baru bebas Agustus 2019 kemarin. Saat Tribun Jateng mendatangi rumahnya, tampak sikap Badri kini lebih ramah. Namun dia berjanji masih akan melanjutkan perjuangannya.

Entah apa makna perjuangan yang dimaksud. Meski demikian, dia tidak mengenal kelompok-kelompok yang melakukan bom bunuh diri saat ini. Dosen UIN Walisongo Najahan Musyafak menilai, program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah belum berhasil maksimal. 

PKS: PP Itu Bentuk Kemunduran

PKS menilai Presiden Jokowi naif karena menerbitkan PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum. Penerbitan PP itu dinilai sebagai bentuk kemunduran.

"Saya kira ini terlalu naif lah ya menurut saya, ini seperti kita kembali ke zaman dulu," kata Presiden PKS Sohibul Iman di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

Sohibul juga menyoroti Surat Keputusan Bersama (SKB) soal pencegahan radikalisme aparatur sipil negara (ASN). Adanya SKB yang memungkinkan pengaduan ASN terpapar radikalisme itu menurut Sohibul berpotensi untuk kriminalisasi.

Halaman
1234
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved