Dishub Gelar Razia Gabungan di Solo, Tilang 21 Unit Kendaraan Angkutan Barang‎ dan Orang

Jenis pelanggaran angkutan barang meliputi masa berlaku KIR yang telah habis, tak ada izin masuk kota, serta kendaraan yang melebihi kapasitas muatan.

Dishub Gelar Razia Gabungan di Solo, Tilang 21 Unit Kendaraan Angkutan Barang‎ dan Orang
Tribun Jateng/ Yayan Isro
Petugas gabungan sedangg memeriksa kelengkapan kendaraan angkutan barang ‎di Jalan Honggowongso, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Solo, Kamis (28/11). 

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - ‎Dishub Kota Solo menggelar razia gabungan dengan menggandeng Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Solo dan juga Polisi Militer (PM) setempat, Kamis (28/11).

Razia yang dipusatkan di Jalan Honggowongso, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan‎ ini menyasar kendaraan angkutan barang dan orang.

‎"Kami lakukan razia gabungan, sebagai pengawasan‎ terhadap ketertiban angkutan barang dan orang. Ada 21 kendaraan angkutan barang yang terjaring," ujar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Transportasi Darat pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo, Agus Dwiyanto.

Terlilit Utang, Haryadi Gadaikan Dua Mobil Rental di Solo

Dituturkan, terdapat beberapa jenis pelanggaran dari 21 kendaraan yang terjaring‎.

Di antaranya masa berlaku KIR yang telah habis, tak ada izin masuk kota, serta kendaraan yang overload muatan.

"‎Yang KIR-nya mati ada enam, empat tak ada izin masuk kota, satu overload, itu total ada 11. Sementara, 10 lainnya karena STNK mati dan juga SIM pengendara yang telah habis masa berlakunya," ujarnya.

Komisi II DPRD Kota Solo Sidak Dugaan Pencemaran Limbah Home Industri di Sungai Jenes

Menurut A‎gus, semua pelanggar diberikan surat bukti pelanggaran (tilang).

Semuanya pun diminta untuk menghadiri sidang tilang di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo, pada tanggal 12 Desember 2019 mendatang.

"Semua langsung kita tindak sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Silang Sengkarut Dugaan Malapraktik Penjual Soto, RS Mata Solo Balik Adukan Kastur ke Kepolisian

Disinggung mengenai pelibatan polisi militer, menurut Agus, untuk mengantisipasi bila kendaraan militer atau melibatkan oknum anggota militer yang melanggar.

"Sesuai aturan, bila kita menggelar razia gabungan, memang melibatkan PM, karena kewenangan penindakan ‎militer ada di mereka," tuturnya. (yan)

Penulis: yayan isro roziki
Editor: Daniel Ari Purnomo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved