Prof Supandi Dikukuhkan Jadi Guru Besar Bidang Hukum Undip

Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Prof Supandi dikukuhkan menjadi guru besar dosen tidak tetap Universitas Diponegoro (Undip).

Prof Supandi Dikukuhkan Jadi Guru Besar Bidang Hukum Undip
TRIBUN JATENG/AKBAR HARI MUKTI
Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Prof Supandi (ketiga dari kiri) saat berada di ruang sidang rektor Undip, Tembalang Semarang, Kamis (28/11/2019). Prof Supandi akan dikukuhkan sebagai guru besar dosen tidak tetap Undip, Jumat (29/11/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Prof Supandi dikukuhkan menjadi guru besar dosen tidak tetap Universitas Diponegoro (Undip).

Pengukuhan akan dilakukan di Gedung Prof Soedarto, Tembalang, Semarang, Jumat (29/11/2019) besok siang.

Adapun, nantinya pidato pengukuban Prof Supandi mengangkat topik tentang 'Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia'.

Pidatonya berkaitan dengan perkembangan politik hukum nasional, di mana kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara saat ini menjadi luas.

Yakni semula hanya berwenang menguji keputusan tata usaha negar, saat ini hampir semua tindak pemerintahan menjadi kewenangannya.

Brebes Raih Penghargaan IDSD Tingkat Jateng 2019 Kategori Pemasaran

Komisi C DPRD Kota Semarang : 1 Titik Bisa Sampai 7 Tiang, Merusak Estetika

Tim Advokasi Petambak Losari Brebes Akan Tempuh Jalur Hukum Kembalikan Lahan yang Terkena Abrasi

Tak Perlu ke Jepang untuk Lihat Bunga Sakura, di Objek Wisata Goa Lawa Purbalingga juga Ada

Sedangkan menurutnya era Revolusi Industri 4.0 membawa konsekuensi pelayanan publik di bidang administrasi negara melalui pemerintahan yang berbasis teknologi informasi.

"Peratun sebagai salah satu lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) telah menerapkan sistem peradilan elektronik (e-court)," jelasnya di ruang sidang rektor Undip, Semarang, Kamis (28/11/2019).

Ia menerangkan tujuan diterapkannya e-court adalah akses terhadap keadilan menjadi semakin luas dan prinsip peradilan yang cepat menjadi semakin efisien.

Ia pun menerangkan dalam pidatonya nanti akan membahas juga tentang perlunya sinergitas lembaga yudisial dengan perguruan tinggi.

Hal itu untuk mengkaji putusan-putusan dari sudut pandang akademis.

"Hasil pengkajian itu dapat menjadi umpan balik, baik bagi lembaga yudisial itu sendiri, pemerintah maupun legislatif," paparnya.

Rektor Undip Prof Yos Johan Utama menuturkan, dengan dikukuhkannya Prof Supandi, maka Undip hingga saat ini telah mengukuhkan 9 guru besar dosen tidak tetap.

Prof Supandi, juga saat ini merupakan guru besar ke-24 yang dikukuhkan Undip di tahun 2019 ini.

"Prof Supandi merupakan guru besar dosen tidak tetap bidang ilmu hukum administrasi negara Undip.

Semoga ilmunya didermakan ke masyarakat Indonesia secara maksimal," jelasnya. (Ahm)

Penulis: akbar hari mukti
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved