Saut Situmorang: Seingat Saya Permohonan Justice Collaborator Musa Zainuddin Sudah Ditolak

Saut menuturkan, permohonan justice collaborator tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat yang diminta dalam pengajuan status tersebut.

Saut Situmorang: Seingat Saya Permohonan Justice Collaborator Musa Zainuddin Sudah Ditolak
tribunnews.com
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang bersama juru bicara KPK Febri Diansyah berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers, di kantor KPK, Jakarta. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Permohonan justice collaborator Musa Zainuddin ditolak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penolakan itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.

Musa Zainuddin merupakan eks anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi terpidana kasus suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR).

"Seingat saya sudah ditolak," kata Saut saat dikonfirmasi melalui Kompas.com, Kamis (28/11/2019).

Saut menuturkan, permohonan justice collaborator tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat yang diminta dalam pengajuan status tersebut.

Adapun syarat untuk menjadi justice collaborator diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

SEMA tersebut menjelaskan beberapa pedoman untuk menentukan status JC.

Misalnya, pemohon JC haruslah mengakui perbuatan, mengungkap keterlibatan pelaku lain, bersikap kooperatif, serta memberi keterangan dan barang bukti yang signifikan dan relevan.

Selain itu, SEMA tersebut memberi pemohon bahwa JC adalah tersangka atau terdakwa yang bukan sebagai pelaku utama dalam suatu kasus korupsi.

"(Permohonan JC Musa) masih bisa diajukan kembali bila memang ada syarat JC dari yang bersangkutan yang dapat dijadikan pertimbangan kembali dalam proses berikutnya," kata Saut.

Dalam kasus ini, Musa divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara oleh denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Musa terbukti menerima suap Rp 7 miliar terkait proyek di bawah Kementerian PUPR RI.

Uang sebesar Rp 7 miliar itu diberikan Musa selaku anggota Komisi V DPR.

Tujuannya agar dia mengusulkan program tambahan belanja prioritas dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Tolak Permohonan "Justice Collaborator" Musa Zainuddin"

Editor: deni setiawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved