Wacana Presiden Tiga Periode, Jokowi Tolak Keras, Ini Penjelasan Ketua KPU

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan perihal masa jabatan Presiden yang diatur dalam peraturan perundangan saat ini

Wacana Presiden Tiga Periode, Jokowi Tolak Keras, Ini Penjelasan Ketua KPU
TRIBUN JATENG/ALAQSHA GILANG IMANTARA
Ketua KPU RI, Arief Budiman dan Rektor Undip, Yos Johan Utama menandatangani MoU tentang Pendidikan Tata Kelola Pemilu di Ruang Seminar, Gedung Dekanat FISIP Undip lt 3, pada Jumat (14/9/2018). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan perihal masa jabatan Presiden yang diatur dalam peraturan perundangan saat ini.

Aturan hukum yang dijadikan dasar masa jabatan Presiden Republik Indonesia masih sama dan belum mengalami perubahan.

Arief mengatakan, ada dua dasar hukum yang mengatur masa jabatan Presiden.

Pertama, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kedua, UUD 1945.

"Iya benar itu (dasar aturannya)," ujar Arief saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Presiden Tolak Keras Wacana Presiden Tiga Periode, Mardani Ali Sera: Bravo Untuk Pak Jokowi

Jelang Reuni 212, Fahri Hamzah: Harusnya Pemerintah Gembira, Pak Jokowi Kan Juga Alumni

Soal Omnibus Law, Sandiaga Uno Dukung Jokowi

Presiden Jokowi Terjebak Macet: Itulah Kenapa Ibu Kota Dipindah

Saat dimintai komentar lebih lanjut mengenai wacana memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode, Arief enggan berkomentar.

Dirinya menyerahkan perihal usulan masa jabatan presiden selama tiga periode tersebut kepada DPR RI.

"No comment ya. Pembuat UU saja yang ditanya," tegas Arief.

Ditemui secara terpisah, Komisioner KPU Ilham Saputra juga enggan berkomentar mengenai usulan perubahan masa jabatan presiden.

Halaman
123
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved