Ngopi Pagi

FOKUS : Amandemen dan GBHN

ANAK milenial saat ini hanya sedikit yang tahu apa itu GBHN. Padahal dulu zaman Orde Baru (sebelum reformasi '98) materi Garis-garis Besar Haluan Nega

FOKUS : Amandemen dan GBHN
tribunjateng/bram
Iswidodo wartawan Tribunjateng.com 

Oleh Iswidodo

Wartawan Tribun Jateng

ANAK milenial saat ini hanya sedikit yang tahu apa itu GBHN. Padahal dulu zaman Orde Baru (sebelum reformasi '98) materi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) wajib diketahui oleh siswa.

Sama halnya dengan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4), Butir-butir, Pembukaan UUD 1945 dan bahkan pasal-pasalnya.

Namun setelah era Reformasi, istilah GBHN yang diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita jarang muncul. Yang ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Istilah GBHN belakangan ini menghangat lagi seiring dengan wacana amandemen terbatas UUD 1945. Namun anehnya, pembahasan rencana menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen UUD 1945 justru melebar.

Muncul topik wacana lebih seksi yaitu Presiden dipilih oleh MPR, atau Presiden Tiga Periode. Bahkan pekan lalu, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siraj mengatakan, PBNU mengusulkan agar pemilihan presiden dipilih oleh MPR.

Usulan itu disampaikan setelah para pengurus PBNU menimbang manfaat dan mudaratnya Pilpres secara langsung. Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa usul masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode, dengan pertimbangan efisien dan efektivitas suatu pemerintahan.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul mempertimbangkan Pilpres secara langsung berbiaya politik tinggi mencapai Rp 24 triliun. Jika Presiden dipilih langsung oleh MPR akan irit. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan ide amendemen UUD 1945 tentang Pilpres oleh MPR dan masa jabatan presiden tiga periode ditolak oleh mayoritas Fraksi.

Juanda ahli hukum tata negara dari IPDN berpendapat, usulan penambahan masa jabatan presiden tiga periode sarat akan kepentingan kelompok tertentu. Usulan tersebut, mengakomodasi keinginan penambahan kekuasaan satu periode lagi, karena tak puas dengan dua periode.

Halaman
12
Penulis: iswidodo
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved